Tulungagung Berharap Ada Investor Pengembangan Pariwisata

Tulungagung (Antara Jatim) - Bupati Tulungagung Syahri Mulyo berharap ada investor (swasta) yang tertarik berinvestasi mengembangkan pariwisata di daerah itu dengan sistem bagi hasil atau sharing.
    
"Kami justru akan senang jika ada investor masuk untuk berinvestasi di bidang parwisata," kata Syahri usai menjadi salah satu narasumber simposium pariwisata daerah yang digelar Persatuan Wartawan Indonesia Cabang Tulungagung di Tulungagung, Jawa Timur, Rabu.
    
Menurut Syahri, peluang investasi terbuka lebar karena kekuatan keuangan daerah tidak mumpuni untuk melakukan pembangunan setiap destinasi wisata secara cepat.
    
Apalagi, kata dia, master plan atau perencanaan dasar pengembangan kawasan wisata di daerah itu baru dimulai.
    
"Itupun terjadi setelah kami ada kerjasama dengan pihak Perum Perhutani untuk pengelolaan kawasan wisata dengan sistem sharing," katanya.
    
Kendati lahan ada di bawah pengelolaan perhutani dan pemerintah daerah hanya "menumpang", Syahri memastikan daerah tetap memiliki kewenangan untuk melibatkan oihak ketiga dalam pembangunan objek wisata.
    
"Tentunya itu juga sepengatahuan Perhutani. Tapi yang pasti pola itu mungkin dan bisa kami lakukan karena sudah masuk dalam klausul kerjasama pengelolaan yang saat ini sedang diajukan di tingkatan dirjen Perum Perhutani di pusat sana," katanya.
    
Menurut Syahri, ada lima objek pariwisata yang sudah dalam tahap perencanaan pengembangan, yakni Pantai Kedungtumpang, Pantai Sanggar, Gunung Budeg, air terjun Jurang Senggani, dan air terjun Laweyan di Kecamatan Sendang.
    
Kendati membuka pintu investasi, Syahri menyatakan tidak sepenuhnya bergantung pada kehadiran swasta dalam pengembangan pariwisata di daerahnya.
    
Ia menegaskan pembangunan dan pengembangan objek wisata tetap bisa dilakukan oleh pemerintah daerah dengan kekuatan anggaran sendiri maupun sokongan APBN, atau dengan melibatkan masyarakat sekitar lokasi seperti kelompok sadar wisata (pokdarwis), lembaga masyarakat desa hutan (LMDH), ataupun pemerintah desa.
    
"Kami juga tidak ingin nanti masyarakat menjadi hanya menjadi penonton, menjadi tamu di rumahnya sendiri," kata Syahri.(*)