Surabaya (Antara Jatim) – Komisi X DPR RI meminta Dinas Pendidikan baik Provinsi, kabupaten maupun kota untuk aktif memantau Kartu Indonesia Pintar (KIP) terutama kepada siswa yang belum bisa mencairkan atau melihat data di sekolah-sekolah.
"Semua data terkait dengan KIP ada di pusat, namun demikian bukan berarti dinas dinas hanya dilewati saja. Setidaknya dinas harus aktif serta," kata Anggota Komisi X DPR RI Esti Wijayati, Jumat.
Esti menambahkan, dinas juga bisa mengetahui ada berapa anak yang seharusnya mendapatkan KIP berdasarkan data-data di sekolah, Jika ada siswa atau sekolah yang belum mendapatkan KIP, lanjut Esti hendaknya segera melaporkan ke pusat. Termasuk pendataan dari sekolah.
"Kontrol sekolah dari Dinas Pendidikan bisa secara langsung ke sekolah. Artinya dinas pendidikan mengintruksikan sekolah kalau ada anak tidak mampu belum mendapatkan KIP segera daftarkan,” katanya.
Lebih lanjut dia menandaskan bahwa justru dengan kesempatan pendataan dilakukan di sekolah, maka sekolah diberi ruang dimana bisa memasukkan data siswa yang belum menerima dana KIP. “Pendataan tetap dari sekolah, saya kira ini ksempatan yang baik untuk bisa memperbaiki data data itu,” tandasnya.
Esti mengatakan, Komisi X juga mendorong supaya mendataan ini segera diperbaiki supaya validitas data bisa dipertenggungjawabkan.
“Nah terkait dengan titik titik yang belum terjangkau karena mungkin informasi yang terhambat, kita minta secepatnya harus ada pantauan. Tidak mungkin semua diserahkan pada pusat artinya daerah juga harus memantau, sekolah juga bisa melaporkan,” tegasnya.
Terkait dengan pendataan ulang atau regristrasi KIP, Esti merasa optimistis bisa tuntas hingga batas akhir September nanti. Dia menandaskan bahwa untuk pendataan itu cukup cepat tinggal memasukkan data saja.
“Ini baru masuk minggu kedua, saya rasa bisa terdata semua hingga akhir September,” tandasnya.
Dia mengatakan bahwa pada prinsipnya seluruh pemegang KIP berhak memperoleh dana. Ketika ada data belum valid maka perlu disisir baik oleh Dinas dan juga pemerintah daerahnya, supaya anak anak yang seharusnya mendapatkan KIP bisa mendapatkan secepatnya.
Karena target 17,9 juta anak itu sesungguhnya mencukupi untuk seluruh anak-anak yang tidak mampu. Dana itu disiapkan cukup, tinggal bagaimana seluruh elemen ini bisa berkoordinasi termasuk dari pemerintahnya dan sekolah agar semua selesai.
Ketua tim Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra mengatakan pada kurun tiga tahun kedepan Kemendikbud akan focus untuk mensukseskan program Indonesia Pintar, kemudian pendidikan vokasi SMK dan pembenahan guru.
“Hari ini kunjungan kami ke SMKN 1Surabaya adalah untuk mendengar langsung terkait system pengelolaan dan data factual serta kendala yang dihadapi.
Sementara itu Kepala SMKN 1 Surabaya Bahrun mengatakan untuk pendataan KIP di sekolahnya sudah tuntas. “Kami ada 205 siswa yang mendapatkan KIP, yang sudah mengambil ada 167 siswa, selebihnya masih belum karena mereka bekerja. Tapi semua sudah reregristrasi dan sudah masuk,” tandasnya.(*)
