Surabaya, (Antara Jatim) - Gagasan tol laut sebagai perwujudan program Nawacita, kini terus bergulir dan berusaha diwujudkan melalui penataan dan pengembangan pelabuhan-pelabuhan pendukungnya.
Nawacita adalah sembilan agenda yang ingin diwujudkan pemerintah. Dua dari sembilan agenda Nawacita itu adalah memperkuat jati diri sebagai negara maritim dan membangun Indonesia dengan memperkuat daerah-daerah sebagai negara kesatuan.
Untuk merealisasikan agenda Nawacita telah dicanangkan berbagai program, di antaranya adalah pembangunan tol laut, yakni konsep pengangkutan logistik melalui laut. Dengan demikian, pelabuhan-pelabuhan besar di nusantara akan terhubung.
Sejak dicanangkan, sebanyak 24 pelabuhan di nusantara telah disiapkan untuk mendukung terciptanya tol laut. Bahkan, lima pelabuhan yakni Pelabuhan Kuala Tanjung, Tanjung Priok, Tanjung Perak, Makassar, dan Sorong dikembangkan menjadi pelabuhan laut dalam (deep sea port).
Untuk membangun pelabuhan-pelabuhan tersebut berikut infrastruktur pendukungnya, sudah pasti dibutuhkan dana yang sangat besar. Menko Kemaritiman saat itu, Indroyono, bahkan memperkirakan pembangunan pelabuhan itu diperlukan anggaran sekitar Rp75 triliun.
Dana yang cukup besar tersebut tentu diharapkan akan memberikan dampak besar pula terhadap perwujudan Nawacita, utamanya dalam mengintegrasikan laut nusantara, sehingga sistem logistik nasional yang kini konon masih sekitar 24 persen dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB), bisa ditekan.
Terkait dengan hal ini pula, manajemen PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) tampaknya sudah menyiapkan perencanaan matang, khususnya dalam pembiayaan, yakni melalui sinergi dengan sejumlah lembaga perbankan.
PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) telah menandatangani nota kesepahaman dengan PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk, PT Bank Mandiri dan PT Bank Negara Indonesia (BNI) Tbk untuk memperoleh kredit sindikasi sebesar Rp4,5 triliun. Dana itu rencananya untuk belanja modal guna percepatan pembangunan infrastruktur pelabuhan.
Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) Orias Petrus Moedak di sela acara penandatanganan nota kesepahaman antara Pelindo III dan sindikasi tiga bank BUMN di Jakarta beberapa waktu lalu bahkan telah merinci pemanfaatannya.
Dari kredit sindikasi Rp4,5 triliun, Rp3 triliun di antaranya akan digunakan untuk pengembangan pelabuhan besar seperti Terminal Teluk Lamong, Terminal Peti Kemas Semarang dan Pelabuhan Banjarmasin berikut pembelian alat-alat dan penguatan dermaga terutama dermaga kargo.
Sedangkan sisanya dialokasikan untuk pembangunan dan penataan 10 pelabuhan di kawasan Indonesia timur dan pelabuhan sungai di Kalimantan. Pelabuhan-pelabuhan ini akan dipisahkan antara terminal kargo dengan terminal penumpang.
Pelabuhan itu adalah Pelabuhan Maumere, Tenau, Waingapu, Kalabahi, Ippi (NTT), Sampit, Kumai (Kalimantan Tengah), Batulicin (Kalimantan Selatan), Lembar dan Badas (NTB).
Dengan adanya terminal penumpang yang baik diharapkan pelabuhan-pelabuhan itu nantinya bisa disinggahi kapal-kapal pesiar sehingga ke depan juga dapat mendukung pengembangan pariwisata setempat.
Belanja modal sebesar Rp4,5 triliun tersebut memang dinilai masih kurang jika untuk mendukung peningkatan kualitas layanan pelabuhan dalam lima tahun ke depan. Karena dalam kurun waktu itu, dana yang dibutuhkan diperkirakan mencapai Rp9 triliun hingga Rp11 triliun.
Oleh karena itu, PT Pelabuhan Indonesia III terus mencoba untuk bisa memperoleh pembiayaan melalui berbagai lembaga baik itu berupa obligasi dan amnesti pajak yang belakangan diintensifkan pemerintah.
Bahkan, sinergi dengan BUMN yang bergerak di bidang perbankan tersebut kemudian diikuti pula dengan kerja sama dengan sejumlah Bank Pembangunan Daerah (BPD) guna peningkatan pelayanan kepada pengguna jasa, bukan pemberian kucuran kredit sindikasi.
BPD yang bekerja sama dengan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) itu adalah BPD Jawa Tengah, BPD Kalimantan Selatan, BPD Kalimantan Tengah, BPD Bali, dan BPD Nusa Tenggara Timur.
Dalam nota kesepahaman di antaranya diatur mengenai pembukaan rekening penerimaan menggunakan mekanisme "cash management", penempatan deposito, pemilihan BPD sebagai penerbit bank garansi untuk pelaksanaan program investasi di lingkungan kerja PT Pelabuhan Indonesia III, dan pemasangan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) khususnya di terminal penumpang di masing-masing pelabuhan cabang.
Upaya yang dilakukan jajaran PT Pelabuhan Indonesia III itu bisa jadi merupakan wujud inovasi dan kreasi seperti dikenal dalam ilmu manajemen. Dua unsur ini penting agar perusahaan bisa tetap eksis dan memenangkan kompetisi.
Lingkungan terus berubah. Oleh karena itu dibutuhkan penyesuaian -penyesuaian agar produk yang dihasilkan selaras dengan permintaan konsumen. Jika tidak, maka akan tersingkir dari pasar.
"Di dunia bisnis (kepelabuhanan), perusahaan yang terus melakukan inovasi akan mampu bertahan dalam persaingan pasar dan bisa menjadi pemenang dalam kompetisi tersebut," ujar Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), Orias Petrus Moedak, dalam suatu kesempatan.
Sinergi BUMN
Untuk berinovasi dan berkreasi terkadang bukan upaya yang gratis, tapi membutuhkan dana investasi yang tidak kecil sehingga diperlukan sokongan dari pihak lain, seperti halnya kucuran kredit sindikasi tiga bank terhadap PT Pelabuhan Indonesia III (Persero).
Kepala Humas Pelindo III Edi Priyanto secara terpisah mengemukakan bahwa kucuran kredit sindikasi antara tiga bank (BNI, BRI dan Bank Mandiri) dengan PT Pelabuhan Indonesia III (Perseo) merupakan implementasi dari program sinergi BUMN yang terus digaungkan Kementerian BUMN.
Sedangkan kerja sama dengan sejumlah BPD sebagai upaya meningkatkan efektif dan efisien kerja dengan perbaikan layanan kepada pengguna jasa. Dengan layanan yang baik dan efisien, perekonomian bisa tumbuh dan bisa mendorong aktivitas perekonomian daerah.
Kementerian BUMN menyatakan perlunya sinergi antar-BUMN untuk memperkuat posisi demi kepentingan perusahaan, negara dan masyarakat.
Sinergi menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah kegiatan atau operasi gabungan. Namun, dalam ilmu manajemen ada yang mendefinisikan sinergi sebagai sebuah proses dimana interaksi dari dua atau lebih agen atau kekuatan akan menghasilkan pengaruh gabungan yang lebih besar dibandingkan jumlah dari pengaruh mereka secara individual. Jadi, tujuan akhir dari sinergi adalah hasil positif dan maksimal.
Sedangkan sinergi sendiri dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti sinergi transaksional, kolaborasi atau kerja sama, aliansi strategis dan konsolidasi.
Sinergi BUMN yang selama ini sudah berjalan di antaranya adalah sinergi konsolidasi dengan mekanisme "holding" seperti dijalankan pada industri semen dan pupuk.
Bahkan tiga BUMN bidang perbankan yang kini mendukung kredit sindikasi PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), sebelumnya juga bersinergi dengan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) meski dengan format sedikit berbeda.
Bank Mandiri, BRI dan BNI memberikan kucuran kredit melalui pembiayaan Kredit Modal Kerja (KMK) Talangan Subsidi guna mendukung program kelistrikan nasional.
Sementara itu, yang dilakukan PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) dengan Bank Mandiri, BNI dan BRI dengan pemberian kredit sindikasi tampaknya lebih kepada sinergi kolaborasi transaksional.
PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) sebagai badan usaha kepelabuhan membutuhkan dana untuk pengembangan layanannya, sedangkan Bank Mandiri, BNI dan BRI merupakan tiga lembaga perbankan yang salah satu usahanya adalah menyalurkan kredit.
Pilihan jenis sinergi antar-BUMN tersebut tentu dengan tetap mempertimbangkan kepentingan perusahaan agar memberikan dampak positif terhadap finansial maupun nonfinansial perusahaannya.
Karena itu, penyaluran kredit sindikasi yang dilakukan terhadap PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) oleh Bank Mandiri, BNI dan BRI benar-benar tumbuh dari kemauan masing-masing perusahaan, tanpa paksaan dari kementerian.
Edi Priyanto mengatakan, PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) sebagai BUMN kepelabuhanan terus berusaha meningkatkan layanannya guna mendukung terwujudnya tol laut dan mendukung terintegrasinya laut nusantara, tanpa mengesampingkan pengembangan pelabuhan-pelabuhan kecil.
Pelindo III selama ini mengelola 43 pelabuhan yang tersebar di 7 provinsi yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur, serta memiliki 10 anak perusahaan dan afiliasi.
Dari pelabuhan-pelabuhan yang dikelola tersebut, utamanya pelabuhan-pelabuhan kecil, tidak semua menguntungkan secara finansial atau ekonomi. "Meski demikian, kita tetap bertanggung jawab agar pelabuhan-pelabuhan yang belum menguntungkan itu bisa memberikan manfaat yang maksimal kepada masyarakat luas," kata Edi menegaskan.
Sinergi antar-BUMN, di antaranya melalui kucuran kredit sindikasi, tampaknya bisa menjadi terobosan positif dalam hal pembiayaan guna mempercepat pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana pelabuhan, demi terwujudnya tol laut dan terintegrasikannya laut nusantara. (*)
