Wawali Malang Jamin tak Ada Kecurangan PPDB Prestasi

Malang (Antara Jatim) - Wakil Wali Kota Malang Sutiaji menjamin proses dan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dari jalur prestasi di daerah itu tidak ada kecurangan seperti yang dikhawatirkan wali murid.

"Banyaknya informasi yang masuk ke saya dan adanya kekhawatiran wali murid yang menengarai adanya indikasi kecurangan dalam PPDB jalur prestasi ini, saya coba menelusurinya dan hasilnya saya tidak menemukan indikasi kecurangan tersebut," kata Sutiaji usai menemui Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Malang Zubaidah di Malang, Jawa Timur, Selasa.

Sebelumnya banyak orang tua siswa mengaku kecewa dan memprotes pengumuman PPDB jalur prestasi karena anaknya tidak lolos meski memiliki sertifikat juara, baik dalam bidang olahraga maupun prestasi akademik skala regional Jatim, nasional maupun internasional. Para orang tua yang anaknya tidak lolos menduga adanya praktik tebang pilih dan kecurangan yang dilakukan oknum.

"Wajar saja bila ada keresahan dan protes dari masyarakat, karena ternyata belum ada informasi detail yang menjelaskan terkait PPDB jalur prestasi tersebut. Oleh karena itu, saya ingin menelusuri permasalahan ini dan saya jamin tidak ada permainan di tingkat Dinas sama sekali. Jika sampai ada unsur kesengajaan, maka jaminannya adalah jabatan," katanya.

Ia mengemukakan orang tua siswa juga ada yang protes karena sekolah yang dipilih ternyata tidak sesuai keinginanya. Dalam meloloskan tidaknya calon siswa, Disdik juga mempertimbangkan passing grade dari sekolah yang diinginkanitu. "Lha kalau berprestasi, tapi tidak memenuhi nilai passing grade yang ditetapkan, ya tidak bisa. Kita juga pertimbangkan sisi psikologis siswa bersangkutan, kalau dipaksakan justru akan kasihan," ujarnya.

Selanjutnya, kata Sutiaji, juga ada siswa berprestasi tapi tidak terverifikasi, prestasi yang diterima oleh sistem, khusus prestasi berjenjang. Sertifikat prestasi, meski tingkat nasional, bahkan luar negeri, kalau melalui tahapan seleksi selain yang dipersyaratkan di PPDB, tetap tidak akan berlaku.

"Sistem yang sudah dirancang inilah yang menentukan, kalau memang tidak sesuai kualifikasi dan standar yang ditetapkan, secara otomatis akan gugur dan tidak terverifiaksi," jelasnya.

Menyinggung kerja sama Disdik dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mencegah kecurangan dan memanipulasi data dalam PPDB 2016, Sutiaji mengaku memberikan dukungan penuh. "Dengan menggandeng KPK ini diharapkan masyarakat percaya bahwa tidak ada manipulasi dan rekayasa pada pelaksanaan PPDB. Saya katakan 'clean and clear', tidak ada transaksional," tegasnya.(*)