Bupati Banyuwangi: Minimalkan Sebaran Konten Radikalisme/Pornografi

Banyuwangi (Antara Jatim) -Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas berharap pemerintah dan semua pihak bisa bersinergi untuk meminimalkan penyebaran konten-konten tentang radikalisme dan pornografi di internet.
     
"Google dan Youtube sebagai dua situs yang termasuk terpopuler di Indonesiadiharapkan juga bisa ikut memfilter situs-situs dan channel penyebar konten pornografi dan radikalisme. Selain itu, media sosial juga harus ikut membatasi seoptimal mungkin penyebaran konten-konten tersebut," katanya di Banyuwangi, Jawa Timur, Rabu.
     
Anas mengatakan bahwa dua konten di internet itu berbahaya dan penyebarannya cukup masif di dunia Internet.
     
"Seperti konten radikalisme, banyak sekali penyebarannya. Tutorial membuat bom saja juga ada untuk menunjang penyebaran radikalisme. Sudah seperti tutorial hijab saja. Demikian pula pornografi, internet kerap menjadi pemicu. Dua itu yang harus dibatasi di Internet, yaitu pornografi dan radikalisme. Selebihnya bebas, bahkan Internet harus dioptimalkan untuk menambah ilmu, pendapatan, dan sebagainya," ujar Anas.
     
Menurut dia, saat ini sudah ada kebijakan Internet sehat yang menutup akses ke situs pornografi dan radikalisme. Namun demikian masih banyak yang belum terjangkau oleh pembblokirN itu. karena itu semua pihak harus bersama-sama mengantisipasinya.
     
Oleh karena itu, kata dia, di Banyuwangi, PKK ikut digerakkan untuk membatasi dampak konten pornografi dan radikalisme tersebut.    
     
"Sehingga saat peluncuran Smart Kampung yang mendorong internet masuk desa, beberapa waktu lalu, kami barengkan dengan kegiatan PKK. Karena keluarga adalah filter terbaik agar anak-anak bisa mengakses hal positif melalui internet," ujarnya.
     
Meski demikian, Anas menggarisbawahi, penghilangan konten, terutama untuk radikalisme harus dilakukan secara terstruktur dengan baik tanpa harus menghilangkan kebebasan berpendapat.
     
"Kalau pornografi jelas semua sepakat tidak boleh. Tapi kalau soal radikalisme ada batas-batas yang multitafsir dan banyak perdebatan. Saya kira harus dirumuskan agar upaya kita menghilangkan konten radikalisme tidak lantas mengekang hak orang untuk berpendapat," kata Anas. (*)