Jombang (Antara Jatim) - Jaringan Alumni Santri Jombang (Jas IJO), Jawa Timur, menolak adanya rencana kegiatan Muktamar Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), yang akan digelar 1 Mei 2016 karena dinilai membawa paham yang bertentangan dengan dasar negara.
"Kami, warga Jombang tidak butuh pepesan kosong khilafah yang menjadi produk HTI. Kami sudah hidup tentram dengan Islam Nusantara yang kami anggap sesuai dengan sendi-sendi kehidupan," kata Koordinator Jas Ijo Aan Anshori di Jombang, Sabtu.
Ia mengatakan, konsep Khilafah Islamiyah yang selama ini diusung oleh HTI adalah konsep bermasalah karena berorientensi mengganti ideologi Pancasila melalui strategi kudeta merangkak.
Lebih lanjut, Aan mengatakan sebenarnya sangat menghormati berbagai hak kebebasan berkumpul dan berserikat, yang sudah dituangkan dalam aturan, namun tidak seyogyanya hak tersebut diselewengkan untuk kepentingan memangkas keutuhan NKRI.
"Merupakan hal yang amat memalukan jika ada organisasi yang mencari penghidupan di Indonesia, namun perbuatannya justru malah menikam negara ini dengan brutal," tegasnya.
Oleh karena itu, lanjut dia, mendesak aparat hukum untuk mewaspadai gerakan berkedok agama yang ujung-ujungnya hanya ingin merongrong kedaulatan NKRI. Di Jombang, informasinya kegiatan itu akan diselenggarakan di Pabrik Gula Jombang Baru. Ia mendesak agar PG Jombang Baru tidak mengizinkan gedungnya ditempati kegiatan yang berintensi makar.
"Kami juga menyerukan agar seluruh komponen masyarakat untuk bersatu padu membantu aparat keamanan dan pertahanan mengawasi gerakan HTI," ujarnya.
Aan juga berharap, kepada alim ulama agar tidak mudah terbujuk oleh pepesan kosong khilafah dan menggadaikan NKRI atas nama syariah.
"Jika aparat hukum tidak mampu mengatasi hal ini, kami khawatir akan terjadi benturan horizontal di level akar rumput," tegas Aan.
Sebelumnya, penolakan juga dilakukan oleh Barisan Serbaguna (Banser) Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Kediri. Mereka bahkan siap bertindak membantu aparat menurunkan berbagai atribut maupun spanduk yang tidak sejalan dengan Pancasila dan NKRI.
Mereka menilai NKRI merupakan harga mati dan sangat tidak sepakat dengan adanya misi tersembunyi dari HTI yang ingin mendirikan pemerintahan Islam (Khilafah Islamiyah). Indonesia juga tidak cocok dengan adanya Khilafah Islamiyah, sebab sudah mempunyai dasar negara yaitu Pancasila dan bukan pemerintahan Islam. (*)
