Ibas: Demokrat Konsisten Tolak Revisi Undang-undang KPK

Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas

"Kami akan tetap katakan tolak jika ada agenda lain. KPK itu harus diperkuat dan didorong menjadi lembaga yang bisa memberikan keteduhan hukum," kata Ibas usai menggelar sosialisasi empat pilar di Desa Purwoasri, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Pacitan, Selasa.

Pacitan (Antara Jatim) - Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas menegaskan bahwa partainya konsisten menolak rencana revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang kini dalam pembahasan di tingkat legislatif.

"Kami akan tetap katakan `tolak` jika ada agenda lain. KPK itu harus diperkuat dan didorong menjadi lembaga yang bisa memberikan keteduhan hukum," katanya setelahh menggelar sosialisasi empat pilar di Desa Purwoasri, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Pacitan, Selasa.

Ia mengatakan partainya menengarai adanya upaya sistematis dilakukan kelompok tertentu melalui mekanisme politik di DPR untuk melemahkan KPK.

Sinyalemen itu menurut dia terlihat dari upaya pembatasan ataupun pengurangan kewenangan KPK, namun dikemas dalam bahasa penguatan lembaga yang selama ini dikenal "superbody" tersebut.

"Revisi tersebut hanya akan berdampak terhadap upaya pelemahan wewenang KPK," ujarnya.

Menurut Ibas, hingga saat ini tidak ada alasan yang mendesak untuk melakukan perubahan terhadap kewenangan lembaga antirasuah tersebut.

Terlebih, lanjut dia, KPK telah diisi orang-orang pilihan yang kredibel dan mampu menjadi motor penegakan hukum di Indonesia.

Ibas mengatakan, sikap Partai Demokrat secara resmi akan disampaikan melalui pandangan fraksi dalam sidang paripurna di DPR RI.

"Tunggu saja, nanti akan kami sampaikan seperti apa pandangan Fraksi Dekokrat," ujar mantan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat itu.

Ia justru mendorong KPK agar lebih tegas dalam menjalankan pengawasan dan penegakan hukum, sehingga upaya pencegahan maupun penindakan bisa berjalan dengan baik.

"Aturan sudah ada, KPK juga diisi orang-orang yang terbaik. Jadi, ketika bisa dicegah ya di cegah. Ketika sudah `kebangetan` (melanggar koridor hukum) ya ditangkap. Silakan untuk dilakukan penegakan hukum," katanya.

Namun apakah Partai Demokrat akan menggalang dukungan dari fraksi lain guna mencegah terjadinya revisi UU KPK yang dinilai berdampak pelemahan itu, Ibas tidak berkomentar. (*)