Para kiai sepakat sistem 'Ahlul Halli Wal Aqdi', jadi nantinya ada sistem perwakilan dan ini ada dalam AD/ART yaitu musyawarah mufakat dan langsung, dan kami inginkan yang pertama, musyawarah mufakat.Kediri (Antara Jatim) - Sejumlah kiai sepuh dari pondok pesantren di Jawa Timur, mengadakan pertemuan di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, dan mereka sepakat mengajukan sistem "Ahlul Halli Wal Aqdi" atau Ahwa dan bukan menggunakan sistem pemilihan voting dalam kegiatan Muktamar NU ke-33 di Jombang, Agustus 2015.
"Para kiai sepakat sistem 'Ahlul Halli Wal Aqdi', jadi nantinya ada sistem perwakilan dan ini ada dalam AD/ART yaitu musyawarah mufakat dan langsung, dan kami inginkan yang pertama, musyawarah mufakat," kata Pengasuh PP Al-Amien Ngasinan Rejomulyo Kediri KH Anwar Iskandar, sebagai perwakilan para kiai, di Kediri, Rabu.
KH Anwar yang ditemui setelah pertemuan para kiai sepuh di PP Lirboyo, Kediri itu mengatakan sistem Ahwa ini bukan sistem yang baru. Selama ini, sistem ini pernah diterapkan, seperti setelah Rasul (Nabi Muhammad SAW) wafat, maupun saat awal NU berdiri.
Selain itu, sistem ini juga pernah digunakan saat Muktamar ke-27 di Situbondo pada 1984, yang melahirkan duet kepemimpinan KH Ahmad Shiddiq sebagai rois aam dan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai ketua umum tanfidziyah PBNU.
Ia juga menegaskan, sistem Ahwa ini juga diputuskan untuk menjaga muruah (harga diri) dan martabat ulama. Selain itu, sistem ini dinilai juga lebih menjamin kemaslahatan serta menghindari hal yang tidak baik menurut agama, seperti politik uang ataupun perpecahan di antara ulama.
Kesepakatan menggunakan sistem ini, kata KH Anwar akan diajukan dalam rapat para ulama atau musyawarah nasional (Munas) alim ulama yang diselenggarakan sebelum muktamar.
Ia juga mengatakan, dalam forum para kiai ini masih dibahas tentang kepemimpinan dan belum sampai materi. Harapannya, sistem Ahwa ini nantinya bisa digunakan memilih rois aam serta Ketua Umum Tanfidziyah PBNU.
"Sekarang baru kepemimpinan, dan nanti akan disampaikan di munas alim ulama. Untuk materi, nanti akan diputuskan di munas, dan ini jadi rekomendasi," ujarnya.
Dalam pertemuan itu dihadiri sejumlah kiai sepuh, seperti KH Zainuddin Jazuli dari PP Ploso Kediri, KH Nurul Huda Jazuli dari PP Ploso Kediri, KH Miftahul Akhyar dari PP Miftahussunnah Surabaya, KH Anwar Mansur dari PP Lirboyo Kediri, KH M Subadar dari PP Besuk, Pasuruan, KH Idris Hamid dari PP Salafiyah Pasuruan dan sejumlah kiai sepuh lainnya. (*)
Pewarta: Asmaul ChusnaEditor : Tunggul Susilo
COPYRIGHT © ANTARA 2026
