Surabaya (Antara Jatim) - Belasan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surabaya, Rabu, menggelar aksi teatrikal tentang KPK-Polri untuk meminta Presiden Joko Widodo agar memihak rakyat. "Presiden jangan memihak korporasi dan politisi yang hanya mengincar kekuasaan," kata mahasiswa Jurusan Keperawatan Fakultas Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surabaya Zaki Astofani dalam orasinya. Dalam aksi di depan Gedung Inspire Universitas Muhammadiyah Surabaya itu, belasan mahasiswa mengenakan topeng cicak, buaya, banteng, badak, kambing hitam, tikus, katak, dan sebagainya. Semua "binatang" itu membawa tali yang dililitkan pada "cicak", lalu semuanya mengitari, sehingga tali itu semakin melilit "cicak" dari waktu ke waktu. Cicak itu membawa poster bertuliskan "Where Are You Mr President". "Itulah simbol KPK dan Polri yang diadu dan disandera oleh kepentingan korporasi dan politisi, sehingga Freeport pun diperpanjang dan koruptor BLBI pun melenggang bebas," katanya. Menurut aktivis IMM Jatim itu, KPK dan Polri sebagai penegak hukum itu harus dilindungi dan bukan diadu untuk kepentingan korporasi dan politisi yang hanya memikirkan kekuasaan dan bukan memikirkan rakyat. "Karena itu, kami menuntut Presiden untuk bersikap tegas dan sikap tegas itu harus memihak rakyat, bukan memihak korporasi atau politisi yang hanya mengincar kekuasaan. Kalau Presiden memihak rakyat, maka rakyat ada di belakangnya melawan korporasi dan politisi," katanya. Secara terpisah, pengamat politik Unair Aribowo MA berpendapat kalkulasi Presiden Jokowi dalam polemik KPK-Polri akan sangat menentukan kepercayaan masyarakat kepadanya. "Kalau kalkulasi dia keliru, maka kepercayaan masyarakat akan turun, tapi kalau kalkulasi dia tepat, maka masyarakat akan di belakangnya," katanya. (*)
Berita Terkait
Insan KPK dukung penuh penunjukan Nawawi sebagai Plt Ketua
26 November 2023 13:42
Kapolri Listyo tegaskan komitmen dukung KPK berantas korupsi
5 April 2023 17:03
Pakar Hukum Unair dukung KPK lakukan upaya paksa terhadap Lukas Enembe
1 Oktober 2022 18:29
FKP3 dukung KPK usut dugaan korupsi impor bawang putih
3 Juli 2022 11:43
Bupati Tulungagung dukung KPK selidiki dugaan korupsi APBD 2015-2018
26 Januari 2022 21:45
KPK : Terima Kasih masyarakat Probolinggo dukung OTT bupati
2 September 2021 00:03
Pakar Hukum Unair dukung hukuman mati bagi koruptor dana bansos COVID-19
6 Desember 2020 13:27
Mahfud MD: Pemerintah dukung KPK terkait OTT Edhy Prabowo
25 November 2020 16:18
