Partai Perindo Belum Canangkan Target 2019

Surabaya (Antara Jatim) - Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Indonesia (Perindo) belum mencanangkan target memenangi Pemilihan Umum Legislatif 2019 karena masih konsentrasi penguatan internal. "Target harus maksimal, tapi intinya kerja dulu," ujar Ketua Umum DPP Perindo Hary Tanoesoedibjo yang ditemui usai Silaturahim dan Penyerahan Mandat Inisiator DPD Partai Perindo se-Jatim di Kantor DPW Jalan Diponegoro Surabaya, Senin malam. Ia menegaskan bahwa partainya akan bekerja keras selama kurun waktu empat tahun ini untuk membentuk pengurus partai, mulai tingkat pusat hingga kelurahan. "Perlu digarisbawahi, Perindo bekerja keras dalam empat tahun ke depan dan itu waktu yang pendek. Tapi, semua akan efektif jika mengena tepat sasaran dan ini harus dimanfaatkan," kata politisi kelahiran Surabaya tersebut. Pihaknya menargetkan pada tahun ini seluruh pimpinan di semua tingkatan, termasuk cabang dan ranting selesai 100 persen. Mantan politisi Partai NasDem dan Hanura itu mengaku optimistis target pembentukan pengurus secara nasional selesai sesuai target, khususnya di Jatim yang dinilainya salah satu DPW paling efektif. "Dukungan penuh itu bagian dari konsekuensi dan semua pengurus se-Jatim harus total," tukas pemilik MNC Group tersebut. HT, panggilan akrabnya, juga mengakui berkoordinasi dengan tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan sejumlah kiai-kiai yang mendatanginya langsung di Jakarta dengan tujuan bersama-sama berjuang partai baru itu. "Saya tidak bisa menyebutkan namanya, tapi ada tokoh-tokoh NU, dan ini sangat bagus. Perindo terbuka bagi siapa saja," ucapnya. Sementara itu, Ketua DPW Perindo Jatim M. Mirdasy mengaku siap membentuk kepengurusan dan fokus terhadap sejumlah hal sesuai visi misi dan perjuangan partai. "Fokus menyentuh kebutuhan masyarakat menengah ke bawah, antara lain petani nelayan, buruh dan sebagainya. Itu yang menjadi fokus Perindo," tuturnya. Mantan politisi PPP dan Partai Hanura tersebut menjelaskan, kepengurusan DPD kabupaten/kota di wilayahnya paling lambat 28 Februari, kemudian di tingkat DPC (Kecamatan) pada 30 April dan di tingkat desa/kelurahan pada 30 Juni 2015. (*)