Legislator Sarankan BIN Dievaluasi Terkait Calon Kapolri

Oleh Dyah Dwi Astuti Jakarta (Antara) - Legislator dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya Martin Hutabarat menyarankan Badan Intelijen Negara (BIN) dievaluasi terkait dugaan kurangnya penyampaian informasi pada Presiden Joko Widodo saat mengusulkan nama calon Kepala Kepolisian RI. "Kita harus mengevaluasi Badan Intelijen kita. Presiden tidak pernah membicarakan tentang hasil dari BIN saat mengganti Sutarman," tutur Martin dalam diskusi bertajuk "Simalakama Jokowi" di Jakarta, Sabtu. Ia berpendapat Presiden kurang mendapat informasi dari BIN yang dipimpin Letjen Marciano Norman itu, sebelum memberhentikan Jenderal Pol Sutarman dan mengusulkan Komjen Pol Budi Gunawan. Jika dalam membuat kebijakan penting tentang jabatan publik BIN tidak memberikan informasi penting, ujar dia maka lembaga tersebut patut dipertanyakan fungsinya dalam menjalankan tugasnya untuk negara. "Kalau tidak mendengar informasi dari BIN, apa guna lembaga itu lagi kalau sampai Presiden tidak mendengar informasi tentang calon yang akan diajukan," tutur dia. Dalam menentukan kebijakan terkait Kapolri, menurut dia Presiden hanya menggunakan informasi dari partai sehingga informasinya berdasar kepentingan partai, bukan kepentingan masyarakat. "Saat mengambil keputusan Presiden hanya mendengar bisikan dari partai, kalau begitu pemerintah harus membuat evaluasi ketatanegaraan mengurangi kuasa partai yang luar biasa," kata dia.(*)