Komisi I Pertanyakan Penurunan Anggaran Kemhan

Oleh Imam Budilaksono Jakarta (Antara) - Komisi I DPR RI mempertanyakan penurunan alokasi anggaran yang diberikan negara kepada Kementerian Pertahanan karena bisa menurunkan capaian kinerja di bidang modernisasi alutsista. \"Saya menilai tidak mengganggu dalam artian operasional (Kemhan) namun akan menurunkan capaian kinerja di bidang modernisasi alutsista (alat utama sistem senjata),\" kata Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq di Gedung Nusantara II, Jakarta, Kamis. Mahfudz menjelaskan proyeksi anggaran Kemhan selama lima tahun ke depan senilai Rp418 triliun. Jumlah itu, menurut dia, berkurang dibandingkan anggaran lima tahun lalu, yaitu Rp490 triliun plus dana akselerasi modernisasi alutsista Rp57 triliun. \"Anggaran Kemhan untuk lima tahun pada periode pemerintahan lalu senilai Rp490 triliun plus dana akselerasi modernisasi alutsista Rp57 triliun meskipun baru bisa direalisasikan Rp32 triliun,\" ujarnya. Menurut dia penurunan itu terlihat aneh. Pertama, karena justru Indonesia perlu mendorong modernisasi alutsista yang sejalan dengan pengembangan industri pertahanan. Bahkan Mahfudz menilai seharusnya alokasi anggaran yang diberikan kepada Kemhan untuk lima tahun ke depan bertambah dibandingkan periode lalu. \"Seharusnya proyeksi budgetnya bertambah karena kita mendorong akselerasi modernisasi alutsista yang lebih \'inline\' dengan pengembangan industri pertahanan,\" katanya. Kedua, menurut dia, melihat visi misi pemerintah ada penguatan atau penajaman program-program TNI termasuk sinkronisasi lintas sektoral. Dia mengatakan penambahan fokus dan prioritas kerja TNI lintas sektoral itu berimplikasi kebutuhan tambahan anggaran. \"Misalnya penguatan TNI di bidang kemaritiman, bahkan sekarang penguatan TNI di bidang selain perang, seperti swasembada pangan. Hal itu yang sebenarnya sudah kami sampaikan,\" ujarnya. Mahfudz mengatakan Komisi I DPR RI sudah mengusulkan kepada Pimpinan DPR RI untuk mengadakan rapat konsultasi dengan Kementerian Keuangan, Bappenas, Kementerian Pertahanan, dan Panglima TNI untuk membahas masalah tersebut. Dia tidak bisa memastikan waktu rapat konsultasi itu namun dirinya berharap bisa dilaksanakan sebelum APBN-P 2015 disetujui DPR RI. (*)