Pemrotes Hong Kong Tolak Tuntutan Hentikan Unjuk Rasa

Hongkong, (Antara/AFP) - Para pengunjuk rasa Selasa menolak tuntutan segera mengakhiri aksi-aksi mereka yang telah melumpuhkan pusat kota itu. Jumlah mereka membengkak untuk malam ketiga sebelum libur nasional yang diperkirakan akan memperkeras kampanye bagi pemilihan bebas. Para pemimpin protes yakin mereka akan mampu mengendalikan kerumunan Selasa malam dan Rabu untuk libur Hari Nasional, yang tahun ini menandai ulang tahun ke-65 berdirinya Tiongkok Komunis. Pemerotes menolak seruan dari pemimpin kota agar mengakhiri aksi duduk-duduk, serta penyebutan oleh Beijing bahwa aksi mereka "gelap". Mereka turun ke jalan-jalan sekali lagi dengan kemarahan atas penolakan Tiongkok untuk memberikan demokrasi penuh. Mereka sempat diguyur hujan lebat tapi mereka dengan menggunakan payung tetap tak beranjak dari aksinya. "Kami telah menghabiskan waktu lebih sepekan di bawah terik matahari, disemprot cairan merica, kami tentu saja tetap bertahan walau diguyur hujan. Tak ada yang bisa menghentikan kami," ujar seorang mahasiswa yang hanya menyebut namanya Choi kepada kantor berita AFP. Dalam komentar pertama yang disiarkan sejak demonstran dihujani gas air mata oleh polisi anti huru-hara Ahad malam, Kepala Eksekutif Leung Chun-ying mengatakan aksi pro demokrasi itu yang diselenggarakan sebagian oleh kelompok Occupy Central sekarang "sudah di luar kendali". "Para pendiri Occupy Central mengatakan berulang-ulang bahwa jika gerakan itu keluar kendali, mereka akan menyerukan supaya berhenti. Saya sekarang meminta mereka memenuhi janji yang mereka buat kepada masyarakat, dan menghentikan kampanye ini segera," ujar dia. Tetapi para pemimpin protes menolak tuntutan Leung dan memperbarui seruan kepada pemimpin dukungan Beijing itu supaya mundur sementara mereka mempersiapkan aksi demonstrasi yang besar lagi. "Saya kira akan ada aksi masif, lebih 100.000 orang nanti malam dan hingga Hari Nasional," kata aktivis Occupy Central dan fund manajer Ed Chin kepada AFP. Beijing menghdapai tantangan terbesar atas kekuasaannya di kota semi otonomi itu pada saat Partai Komunis mematahkan pembangkangan di Tiongkok Daratan. Unjuk-unjuk rasa, yang paling tegang dan relatif lama di Hongkong sejak penyerahannya dari kekuasaan Inggris tahun 1997, dibakar oleh keputusan Beijing pada Agustus untuk membatasi siapa saja yang boleh menduduki pos tertinggi di kota itu. Warga Hongkong akan memberikan suara untuk kepala eksekutif baru mereka pada pemilihan 2017 tetapi diperuntukan bagi dua atau tiga calon saja yang direstui suatu komite pro Beijing. Para demonstran memandang pemilihan tersebut "demokrasi palsu". (*)