Holding BUMN Perkebunan dan Kehutanan Diluncurkan di Surabaya 2 Oktober

Oleh Royke Sinaga Jakarta (Antara) - Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan memastikan Holding Company BUMN Perkebunan dan perusahaan induk Kehutanan diluncurkan pada 2 Oktober 2014. "Sejak waktu peluncuran Holding Kebun dan Holding Kehutanan itu, maka keduanya resmi mulai beroperasi. Peluncuran dilakukan di Surabaya bersamaan dengan pelaksanaan Rapat Pimpinan Kementerian BUMN," kata Dahlan Iskan, di Jakarta, Kamis. Menurut dia, persiapan yang dilakukan untuk membentuk holding sedang berlangsung tinggal menentukan neraca awal perusahaan induk. Pada 18 September 2014, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) pembentukan Holding Company Perkebunan dan Holding Company Kehutanan. Holding BUMN Perkebunan menyatukan 13 perusahaan yaitu PT Perkebunan I-XIV dalam satu perusahaan, dengan induk usaha PTPN III, sedangkan Holding BUMN Kehutanan dipimpin Perum Perhutani dengan anak usaha PT Inhutani I-V. Holding BUMN Perkebunan tersebut nantinya membawahi 13 perusahaan yaitu PTPN I-PTPN IV yang bidang usaha kebunnya beragam. Pascapenerbitan PP tersebut ditindaklanjuti aksi korporasi lewat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk menentukan perubahan anggaran dasar induk usaha, dan penyertaan modal dari masing-masing anak usahanya. RUPS itu antara lain memutuskan pengalihan dari negara ke PTPN III sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam PP tersebut. Namun Dahlan belum menyebutkan nama entitas bisnis dari Holding BUMN Perkebunan dan BUMN Kehutanan tersebut. Menurut data Kementerian BUMN, total asset ke-14 PTPN tersebut pada tahun 2014 dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) diproyeksikan sebesar Rp77,59 triliun, naik dari tahun 2013 sekitar Rp65,22 triliun. Total penjualan pada tahun 2014 diperkirakan mencapai Rp53,51 triliun dengan laba bersih ditargetkan sekitar Rp3,18 triliun turun dari Rp4,06 triliun pada tahun 2013. Adapun belanja modal (capital expenditure/capex) seluruh PTPN tersebut pada 2014 mencapai sekitar Rp11,51 triliun, lebih rendah dari tahun sebelumnya Rp16,34 triliun. (*)