MUI Minta MK Batalkan Uji Materi Perkawinan Beda Agama

Jakarta, (Antara Jatim) - Majelis Ulama Indonesia (MUI) minta Mahkamah Konstistusi (MK) membatalkan Uji Materi UU No1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 1 mengenai perkawinan beda agama, karena dianggap tidak memberi manfaat. "Kita sudah melakukan pertemuan dengan seluruh majelis agama seperti Hindu, Budha dan Kristen. Dan mereka sepakat tidak setuju perkawinan beda agama atau campuran, karena banyak mudharatnya," kata Sekretaris MUI, Wellya Safitri di Jakarta, Kamis. Ia mengaku, juga telah mengundang 40 organisasi kemasyarakatan (ormas) untuk hadir membahas uji materi yang dilakukan MK, dan sepakat berkeberatan mengenai uji materi itu. Dikatakanya, setelah dikaji di dalam berbagai hukum perkawinan Indonesia tidak ada yang menyebutkan perkawinan beda agama, sehingga apabila MK mengabulkan uji materi tidak akan diakui. Menurutnya, banyak orang yang melakukan perkawinan beda agama pada akhirnya kandas di tengah jalan, seperti yang dialami artis Jamal Mirdad dan Lidya Kandou. "Oleh karena itu kita akan membuat surat ke MK agar uji materi undang-undang tersebut dibatalkan, dan tentunya dengan dukungan semua agama serta berbagai ormas," katanya. MUI juga berencana akan mengirimkan surat ke DPR RI dan membuat gerakan "Selamatkan Keluarga Indonesia" dengan memasang sejumlah spanduk dan menyebarkan brosur ke berbagai daerah. "Kita akan membuat gerakan bersama di berbagai daerah, agar tidak kecolongan kembali adanya peraturan yang merugikan, dan tentunya untuk menyelamatkan keluarga Indonesia," katanya. Sebelumnya, MK hingga kini sedang melakukan pengujian uji materi terhadap pasal 2 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Uji materi itu diajukan oleh lima mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI), karena menilai dengan legalnya perkawinan beda agama, maka seseorang tidak akan sulit mendapatkan calon suami yang berbeda agama. (*)