WEC Beri Pendidikan Politik Melalui Seminar Kebangsaan

Pamekasan (Antara Jatim) - LSM Watch of Education and Corruption memberikan pendidikan politik kepada masyarakat menjelang pelaksanaan pemilu presiden 9 Juli 2014 dengan menggelar seminar kebangsaan. "Dalam seminar bertajuk 'Pencerahan Berwarga negara dan Berdemokrasi Dalam Meretas Persoalan Kebangsaan' itu sebagai upaya memberikan sumbangan pemahaman kepada masyarakat, serta pentingnya menjadi warga bangsa yang baik dan taat asas," kata Ketua WEC Pamekasan Fahrus Shaleh, M.Pd.I, Selasa. Melalui kegiatan tersebut ia menginginkan terciptanya tatanan masyarakat yang melek politik, sadar dalam kapasitas sebagai warga bangsa, serta mandiri dalam menentukan pilihan politik. Bertindak sebagai pembicara kunci dalam acara seminar yang menghadirkan peserta dari perwakilan mahasiswa, LSM, Mahasiswa, petani, dan pedagang itu, Kasubdit Ormas Direktur Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan Ditjen Kesbangpol Kementerian Dalam Negeri RI Dr. Bachtiar, M.Si. Pemateri ini mengupas tentang "Pemilu 2014 kita tingkatkan ketahanan social budaya, kemandirian bangsa, dan kedaulatan NKRI". Menurut Bachtiar, ketahanan budaya bangsa Indonesia sudah mulai tercerabut dari akar sosialnya sejak reformasi tahun 1998. Kecenderungan masyarakat bangsa ini seolah mengulang sejarah seperti pada masa renaissance di Eropa. Hal ini ditandai dengan rasionalisme masyarakat yang mengedepankan dan mengutamakan akal serta menjauhkan dogma agama dari kehidupan berbangsa dan bernegara. "Kehidupan berbangsa dan bernegara kita saat ini seolah lepas dari akar sosial bangsa. Untuk itu sebagai warga negara harus sadar dan bangkit Orang yang pandai menghina, melecehkan difasilitasi dan dikasi panggung," kata Bachtiar. Pria asli Bugis ini menambahkan sebagai warga negara Indonesia yang memiliki keanekaragamanan dan kearifan budaya lokal, hendaknya harus hati-hati dan waspada terhadap skenario Barat yang menginginkan ketahanan sosial budaya bangsa ini rapuh. Barat, kata dia, memiliki kepentingan besar dibalik upaya perapuhan sosial budaya Indonesia, yakni dengan menguasai sumber daya alam Indonesia. Orang-orang barat, tambahnya, memiliki skenario yang rapi, sistematis, dan terencana untuk menguasai secara perlahan-lahan SDA Indonesia. "Berbagai upaya mereka antara lain mencekoki literature-literatur keilmuan kita baik bidang politik, sosial budaya, dan hukum," ucap Bachtiar. Bahtiar juga memaparkan bahwa Indonesia belum sepenuhnya mandiri. Hal itu terjadi karena berbagai faktor. Antara lain angka kemiskinan yang semakin melebar dan apatisme masyarakat. Dua hal itu menjadi penyebab rapuhnya ketahanan sosial budaya bangsa ini, dan oleh karenanya perlu ada upaya sistematis dari semua pihak, baik pemerintah ataupun masyarakat. Bertindak sebagai nara sumber dalam seminar itu, Wakil Ketua Komisi Informasi Jawa Timur, Imadoeddin, M.Si. Imad, menyoroti tentang sistem pemilu dan partai politik hubungannya dengan ketahanan sosial budaya di masyarakat. Menurut mantan ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pamekasan itu, peran partai politik selama ini terkesan belum maksimal, termasuk dalam memberikan kontribusi pendidikan politik kepada masyarakat. Realitas yang terjadi, partai terkesan hanya membutuhkan rakyat saat masa-masa pemilu. Sehingga pendidikan dan pemberdayaan politik kepada rakyat, kurang mendapatkan perhatian. "Rakyat cenderung dieksploitasi untuk kepentingan para politisi. Bahkan terjadi friksi ditataran grassroot, sesama saudara pecah, relasi sosial terputus hanya karena beda pilihan. Untuk itu masyarakat harus sadar," kata Imadoeddin. Sementara tokoh masyarakat pesisir Pamekasan Haji Taufiqurrahman SH yang juga menjadi nara sumber dalam acara itu mengatakan, masyarakat Pamekasan saat ini sudah siap menghadapi pemilu. Hanya saja, ketahanan sosial memang perlu ditingkatkan agar proses politik di negeri ini tidak mempengaruhi terhadap hubungan baik antarsesama masyarakat yang selama ini telah terjadi. "Sangat penting untuk memperkuat kemandirian masyarakat dan ketahanan sosial budaya, karena itu akan menjadi ujung tombak kokohnya demokrasi di negeri ini," katanya menjelaskan. Menurut Ketua LSM WEC Fahrus Shaleh, selain untuk membangun kesadaran politik masyarakat sehingga tercipta suasana harmonis di kalangan masyarakat khususnya menghadapi Pilpres 9 Juli 2014, juga agar masyarakat agar paham cara membangun ketahanan sosial budaya dan kemandirian masyarakat untuk mempertahankan kedaulatan NKRI. (*)