Ketergantungan Pemda atas dana Perimbangan Sangat Tinggi

Oleh Muhammad Razi Rahman Jakarta (Antara) - Ketergantungan yang dimiliki pemerintah daerah di Indonesia terhadap dana perimbangan yang ditransfer dinilai masih sangat tinggi, sehingga menjadi salah satu permasalahan terkait otonomi dan desentralisasi keuangan daerah. "Salah satu bentuk desentralisasi keuangan daerah adalah adanya Dana Perimbangan (transfer) dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang rata-rata per tahun selama satu dekade lebih ini mencapai 25 persen lebih dari total belanja APBN," kata Ketua BPK Rizal Djalil di Jakarta, Jumat. Saat ini, menurut Rizal, ketergantungan pemerintah daerah atas Dana Perimbangan sangat tinggi, di mana lebih dari 90 persen pemerintah daerah menggantungkan 50 persen lebih pembiayaannya dari Dana Perimbangan yang diterima. Ia berpendapat, besarnya derajat ketergantungan daerah yang tinggi terhadap pusat dalam jangka panjang akan mengakibatkan pemerintah pusat mengalami "finansial distress" (tekanan berat keuangan) karena kesulitan menanggung beban keuangan daerah. Salah satu penyebab kondisi itu, ujar dia, adalah ketidakmampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). "Dari sisi belanja kami ingin menyampaikan informasi bahwa belanja pegawai sejak tahun anggaran 1994/1995 sampai dengan tahun anggaran 2012 terus mengalami peningkatan dari sisi jumlahnya," tuturnya. Berdasarkan data BPK, jika pada 2001 proporsi belanja pegawai terhadap transfer dana alokasi umum mencapai 67,51 persen, maka pada 2012 proporsi tersebut telah mencapai angka 96,27 persen. Bahkan, peningkatan proporsi belanja pegawai atas transfer daerah sempat melampaui nilai 100 persen yaitu pada 2010 dan 2011 yang masing-masing mencapai 103,43 persen dan 101,89 persen. "Hal tersebut dapat diartikan bahwa sebagian besar jumlah transfer DAU kepada pemerintah daerah diserap untuk membiayai belanja pegawai," ucapnya.(*)