Gubernur Jatim Terima Lencana Emas KTNA 2014

Malang (Antara Jatim) - Gubernur Jawa Timur Soekarwo menerima lencana emas Tani dan Nelayan 2014 yang diberikan oleh Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Nasional karena kepeduliannya terhadap petani dan nelayan. Ketua KTNA Nasional Winarto Tohir, Kamis, mengatakan lencana emas yang diberikan untuk sejumlah kepala daerah dari KTNA tersebut adalah bukti kepedulian kepala daerah terhadap nelayan dan petani di wilayah masing-masing. "Ada sejumlah gubernur dan wali kota/bupati yang mendapatkan lencana emas ini. Untuk gubernur hanya ada tiga, yakni Gubernur Jatim Soekarwo, Gubernur Jambi Hasan Basri dan Gubernur Jawa Barat Heriawan, sedangkan bupati dan wali kotanya cukup banyak," ucapnya. Wali kota dan bupati yang mendapatkan Lencana Emas KTNA 2014 itu di antaranya adalah Wali Kota Lubuklinggau, Bupati Muara Enim, Wali Kota Palembang, Wali Kota Prabumulih, Bupati Merauke, Wali Kota Ternate, dan Bupati Bulungan. Selain itu ada juga Bupati Tanjung Barat, Bupati Kapuas, Wakil Bupati Kapuas, Bupati Tasikmalaya, Wali Kota Tumohon, Bupati Minahasa, Wakil Bupati Kota Waringin Barat, Wali Kota Jambi, Bupati Bondowoso, Kepala Dinas Tanaman Pangan Oku Timur, KTNA Simalungun (Sumut) serta Wali Kota Lubuk Linggau. Dalam perhelatan Pekan Nasional XIV KTNA yang digelar di Kabuapten Malang itu diikuti 506 kota dan kabupaten se-Indonesia dengan jumlah peserta lebih dari 50 ribu orang. Gubernur Jatim Soekarwo dalam paparannya mengatakan KTNA adalah pertemuan penting yang memikirkan nasib rakyat Indonesia. "Selamat datang di Jatim dan provinsi ini adalah daerah yang nyaman, anginnya segar dan tanamannya bagus-bagus, bahkan keluar sampai malam pun juga aman kok," tegas Soekarwo. Mengenai Lencana Emas yang disematan KTNA tersebut, Soekarwo yang akrab disapa Pakde Karwo itu justru berpesan agar daerah penerima lencana yang sama itu tidak menjualnya. "Lencana ini tidak ada suratnya, masak mau dijual," ucapnya, sambil tersenyum. Gubernur juga mengatakan pupuk organik di Jatim seharusnya sudah mencapai 60 persen dari penggunaan pupuk secara keseluruhan, namun saat ini baru mencapai 56 persen. "Kita akan terus meningkatkan pemakaian pupuk organik ini sesuai angka ideal dengan cara memberikan bantuan kepada petani," ujarnya. Pada kesempatan itu Pakde kembali mengingatkan terkait impor bahan pangan di Jatim yang dibatasi, terutama produk hortikultura dan buah-buahan. "Kita tidak melarang impor, tapi mengunci karena kita harus melakukan proteksi terhadap hasil panen petani, bahkan kita sudah membuat regulasi dan upaya monitoringnya," tegas Pakde Karwo.(*)