Jelang Pemilu, Desakan Madura Jadi Provinsi Menguat

Bangkalan (Antara Jatim) - Desakan berbagai kelompok masyarakat agar Pulau Madura menjadi provinsi tersendiri memisahkan diri dari Provinsi Jawa Timur makin menguat menjelang pelaksanaan pemilu legislatif 2014. Kali ini aspirasi agar Madura menjadi provinsi disampaikan oleh Himpunan Generasi Muda Madura (Higemura). Organisasi pemuda yang mewadahi kelompok pemuda ini menilai, Madura sudah layak menjadi provinsi tersendiri, karena saat ini sudah memiliki potensi sumber daya alam yang cukup memadai. "Ada beberapa potensi sumber daya alam di Pulau Madura ini yang menurut kami merupakan kekayaan di Pulau Madura," kata Ketua Umum Higemura Muhlis Ali di Bangkalan, Minggu. Potensi sumber daya alam yang terkandung di Pulau Madura, antara lain, minyak bumi dan gas (migas), garam, tembakau, dan potensi wisata. Potensi migas yang ada di Pulau Madura, menurut Muhlis Ali tersebar di empat kabupaten yang ada di Pulau Garam itu. Yakni Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Kabupaten Sumenep. Saat ini, kata dia, sebanyak lima sumur gas yang ada di Pulau Madura sudah berproduksi, bahkan masih banyak potensi gas lain yang masih ekplorasi. Dari sisi potensi garam, Madura mampu menyumbang sekitar 70 persen dari kebutuhan garam konsumsi nasional. Sehingga dengan potensi itu, sebenarnya Madura sudah layak menjadi provinsi. Usaha potensial lainnya di bidang pertanian dan sampai saat ini masih menjadi tulang punggung perekonomian rakyat Madura adalah tanaman tembakau yang memiliki aroma yang khas, serta produksi sapi. Di Madura, produksi daging sapi justru melimpah, bahkan melebihi dari kebutuhan konsumsi dagang masyarakat yang ada di wilayah itu. "Potensi-potensi itulah yang menurut hemat kami Madura sangat layak untuk menjadi provinsi," kata Muhlis Ali. Mantan Ketua Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) ini menjelaskan, dari sisi sumber daya manusia, sudah banyak warga Madura yang memiliki kualitas keilmuan diatas rata-rata. Bahkan siswa asal Pulau Madura bahkan dua kali telah berhasil meraih juara dalam ajang olimpiade fisika tingkat dunia dan mengharumkan Indonesia di pentas dunia internasional. Belum lagi, sambung Muhlis Ali, sejumlah tokoh nasional dan akademisi, seperti Prof Dr Didik J Rahbini, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD serta sejumlah tokoh lain yang cukup berpengaruh semisal Purnawirawan TNI Hartono asal Pamekasan. "Saat ini yang dibutuhkan tinggal keseriusan pemerintah, dalam hal ini Pemprov Jatim apakah mau melepas Madura ini menjadi provinsi tersendiri," katanya. Selain Higemura, sejumlah pegiat LSM dan tokoh masyarakat sebelumnya telah menyuarakan agar Madura sebaiknya menjadi provinsi. Dari kalangan ulama, tokoh yang gencar menyuarakan agar Pulau Madura sebaiknya menjadi provinsi tersendiri, terpisah dari Jawa Timur adalah para tokoh ulama yang tergabung dalam Badan Silaturrahim Ulama Pesantren Madura (Bassra). Alasan para utama ini, agar warga Madura bisa mengatur sendiri rumah tangga mereka sesuai dengan keinginan mereka. Disamping itu, kalangan ulama ini meyakini, jika Madura menjadi provinsi, maka budaya luar yang hendak masuk ke Madura dan hal itu tidak sesuai dengan karakter sosial dan budaya Madura, bisa dicegah. Budaya Madura, diyakini tidak akan mudah tergerus budaya luar, karena dengan terbentuknya Madura menjadi provinsi, maka semua kebijakan tata kelola pemerintahan jelas akan disesuaikan dengan nilai dan tradisi yang berkembang di Madura. "Kami dari kalangan generasi muda berharap, para wakil rakyat di masa-masa mendatang ini bisa memperjuangkan aspirasi ini, sehingga Provinsi Madura segera terbentuk," katanya. (*)