Surabaya (Antara jATIM) - Salah seorang capres peserta Konvensi Capres Partai Demokrat Ali Masykur Musa menegaskan bahwa Indonesia harus menjadi Negara Maritim, karena mayoritas wilayah Indonesia adalah laut, sehingga potensi ekonomi maritim itu sangat terbuka luas. "Saya ingin menggeser orientasi dari matra darat ke matra laut, saya ingin mengembalikan Indonesia menjadi Negara Maritim, karena potensinya memang besar," katanya di sela-sela persiapan mengikuti Konvensi Bernegara Capres Partai Demokrat di Surabaya, Kamis. Menurut anggota BPK itu, mantan Presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sudah membentuk Kementerian Kelautan dan Perikanan, lalu mantan Gubernur Jatim Sunandar Priyo Sudarmo sudah memiliki konsep "Provinsi Indamardi" (industri, perdagangan, maritim, pendidikan). "Namun, kedua konsep strategis itu belum operasional, karena itu saya ingin melanjutkan konsep mereka secara lebih operasional, karena sektor itu masih menyumbang Rp3,5 triliun pada 2012, padahal Vietnam yang luas wilayah lautnya sepersepuluh Indonesia mampu menyumbang Rp30 triliun, sehingga kontribusi sektor itu di Indonesia semestinya 10 kali lipat Vietnam," katanya. Selain itu, orientasi ke maritim bukan hanya menggarap laut, namun juga mengoptimalkan peranan pelabuhan, apalagi 75 persen lalu lintas produk dunia lewat laut selalu melintasi wilayah perairan Indonesia, sehingga potensi ekonomi dari pelabuhan di Indonesia sangat tinggi. "Sektor kelautan dan kepelabuhanan itu akan sangat strategis, karena potensi tambang sudah turun, termasuk BBM, bahkan BBM sudah mulai impor, padahal 62 persen subsidi BBM itu dinikmati orang kaya, sehingga mengembalikan Indonesia ke Negara Maritim bukan hanya keinginan, tapi sudah menjadi kebutuhan," katanya. Dengan strategi seperti itu, Ketua Umum PP ISNU itu menargetkan potensi sumber daya maritim yang selama ini hanya Rp3,5 triliun dalam setahun akan dapat ditingkatkan menjadi Rp40 triliun dalam setahun. "Tidak hanya itu, program KKP hendaknya menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, jangan sampai seperti 72 dari 1.000 kapal besar untuk nelayan, tapi akhirnya mangkrak, karena tidak sesuai dengan kebutuhan nelayan, sehingga negara dirugikan triliunan rupiah," katanya. Dalam visi dan misi pada debat kandidat bertema "Politik dan Keamanan" itu, ia menekankan pentingnya toleransi dan etika kebangsaan. "Hanya saja, konvensi ini kurang greget, karena materinya tidak menyangkut kebutuhan masyarakat, peserta debat capres seharusnya melibatkan non-kader Demokrat, dan pentingnya optimalisasi peran media yang selama ini kurang massif," katanya. (*)


Editor : Tunggul Susilo
COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.