Tersangka Korupsi PDAM "Bongkar" Keterlibatan Bupati Trenggalek

Trenggalek (Antara Jatim) - Tersangka dugaan korupsi PDAM Trenggalek tahun 2007 Suprapto, akhirnya membongkar peran dan keterlibatan mantan Bupati Suharto dalam skandal proyek pipanisasi yang merugikan keuangan negara sebesar Rp450 juta tersebut. Melalui kuasa hukumnya Eko Pujiantoro, Jumat, Suprapto menyebut kesalahan penggunaan anggaran pipanisasi untuk keperluan pembukaan akses jalan di jalur pemipaan merupakan instruksi langsung Bupati Trenggalek saat itu, HM Suharto. "Yang jelas klien kami tidak akan berani mengambil keputusan untuk menunjuk rekanan, tanpa ada rekomendasi atau persetujuan dari bupati," ucap Eko. Suprapto yang saat itu menjabat sebagai Direktur PDAM, kemudian menindaklanjuti instruksi tersebut dengan menunjuk rekanan pelaksana proyek, tanpa melalui mekanisme lelang. Menurut keterangan Eko, tidak diberlakukannya mekanisme lelang merupakan arahan bupati, dengan pertimbangan kondisi darurat. "Karena saat itu PDAM tidak memiliki anggaran, sedangkan kebutuhan pembukaan akses jalan untuk pipa tersebut cukup mendesak," ujarnya. Dijelaskan, saat itu PDAM Trenggalek mendapatkan alokasi proyek pipa untuk jaringan distribusi utama dari Pemerintah Pusat. Untuk melaksanakan kegiatan perusahaan daerah tersebut harus membuka akses jalan menuju mata air Bayong di kawasan hutan Desa Botoputih, Kecamatan Bendungan. Apabila PDAM Trenggalek tidak dapat melaksanakan kegiatan tersebut, maka proyek dapat dialihkan ke daerah lain. Padahal Kabupaten Trenggalek sangat membutuhkan jaringan pipa itu. "Dan terbukti saat ini manfaat dari terpasangnya pipa distrtibusi utama bisa dirasakan oleh masyarakat luas di Trenggalek," ujarnya. Eko mengklaim, kliennya tidak memanfaatkan proyek tersebut untuk mengambil keuntungan guna memperkaya diri sendiri. Sebelumnya, Kamis (23/1) Kejaksaan Negeri Trenggalek menjebloskan mantan direktur PDAM setempat dan dua kontraktor pelaksana proyek ke rumah tahanan. Penahanan tersebut bersamaan dengan pelimpahan perkara dari penyidik ke jaksa penuntut umum. Kasus dugaan korupsi proyek PDAM Trenggalek tersebut terjadi pada tahun 2007, saat itu PDAM menunjuk kontraktor untuk melaksanakan proyek pembukaan akses jalan untuk pipa dikawasan Bayong Kecamatan Bendungan. Proyek tersebut dinilai menyalahi aturan, karena dilakukan tanpa lelang, terlebih saat itu perusahaan penyedia air minum tersebut tidak memiliki anggaran yang mencukupi. Selain itu dalam kontrak kerja sama antara PDAM dengan kontraktor, tidak dicantumkan nilai proyek yang dikerjakan. Nominal baru ditentukan dengan cara menghitung volume yang telah dilaksanakan. Dalam pelaksanaannya PDAM membayar kontraktor Rp754 juta, yang diambilkan dari dana penyertaan modal Rp4,5 miliar. Sementara itu dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jatim, pelaksanaan proyek ini terjadi selisih antara volume pekerjaan dengan nilai yang dibayarkan, sehingga merugikan keuangan negara sebesar Rp450 juta. Mantan Bupati Trenggalek, HM Suharto sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang sama, menyusul ditemukan beberapa bukti keterlibatannya dalam kasus dugaan korupsi PDAM tahun 2007, sebagaimana nyanyian Suprapto melalui pengacaranya ke sejumlah awak media.(*)