DPRD Pamekasan Panggil Camat Terkait Kasus Pilkades

Pamekasan (Antara Jatim) - Komisi A DPRD Pamekasan, Madura, Jawa Timur berencana memanggil Camat Batumarmar, terkait kasus pemilihan Kepala Desa Tamberu yang hingga kini belum digelar hingga menyebabkan proses pemerintahan desa vakum. Ketua Komisi A DPRD Pamekasan Iskandar, Rabu menjelaskan, pihaknya perlu melakukan pemanggilan guna meminta penjelasan secara langsung pada Camat Batumarmar itu, karena yang bersangkutan merupakan penanggung jawab wilayah dalam pelaksanaan kepala desa, serta keberlangsungan proses pemerintahan desa. "Rencana pemanggilan Camat Batumarmar ini sebagai tindak lanjut dari proses politik yang kami gelar di DPRD Pamekasan," kata Iskandar. Ia menjelaskan, sebelumnya komisi A DPRD telah melakukan serap informasi dengan Badan Pembangunan Masyarakat Desa (BPMD). Dalam serap informasi itu terungkap bahwa pelaksanaan pemilihan kepala desa di Desa Tamberu, Kecamatan Batumarmar itu molor sehingga terjadi kevakuman pemerintahan hingga ini, karena Camat dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak bersedia menggelar pilkades. Menurut laporan yang disampaikan masyarakat, kedua lembaga ini tidak bersedia membentuk penitia pilkades, karena kepala desa sebelumnya, sedang menunggu pelaksanaan proyek dengan nilai mencapai miliaran rupiah. "Kabarnya, Camat Batumarmar, seperti yang disampaikan masyarakat kepada kami juga terlibat dalam proyek itu, sehingga tidak bisa menekan pihak BPD untuk membentuk panitia," katanya menjelaskan. Oleh sebab itu, sambung Iskandar, pihaknya berencana melakukan klarifikasi secara langsung kepaca Camat Batumarmar terkait informasi itu dan akan mendesak agar BPD dan camat segera membentuk panitia pilkades. Sebab, jika pilkades belum digelar, maka pemerintahan desa menjadi vakum dan menurut informasi, berbagai jenis urusan administrasi warga yang berkaitan dengan kepada desa hingga kini terpaksa ditangguhkan. Hal ini terjadi, karena pemkat sendiri belum menunjuk pelaksana tugas (Plt) Kepala Desa Tamberu. "Komisi A tentunya tidak ingin kasus ini berlangsung lama, karena yang dirugikan adalah masyarakat banyak," katanya menjelaskan. (*)