Presiden: Pemerintahan Selanjutnya Pertimbangkan Pemindahan Ibukota

Oleh Panca Hari Prabowo Saint Petersburg (Antara) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan rencana atau pemikiran pemindahan ibu kota atau pusat pemerintahan dari Jakarta dapat dilakukan oleh pemerintahan selanjutnya seiring dengan peningkatan kemampuan anggaran negara. "Empat hingga lima tahun lalu diam-diam saya memikirkan sudah saatnya Indonesia membangun pusat pemerintahan yang baru di luar Jakarta. Waktu itu bermunculan debat dan wacana. Saya memilih diam dan kemudian membentuk tim kecil untuk pikirkan pemindahan ibu kota. Biar pusat ekonomi perdagangan di Jakarta dan goverment centre di tempat lain," kata Presiden dalam keterangan pers di sela-sela kunjungan kerja di Saint Petersburg, Rusia, sebelum bertolak ke tanah air, Sabtu pagi waktu setempat atau Sabtu sore waktu Jakarta. Presiden mengatakan, berkaca dari pengalaman sejumlah negara yang memindahkan pusat pemerintahannya seperti Malaysia, Australia, Turki dan Kazakhstan, ada nilai lebih yang dapat dipetik antara lain tata kota yang lebih baik dan juga hal-hal lainnya yang mendukung citra positif Indonesia. Meski demikian, Presiden mengingatkan Jakarta harus terus dibenahi dan dikembangkan menjadi pusat bisnis, perdagangan, jasa dan pariwisata, sehingga tetap berkembang menjadi kota yang lebih maju dan menarik. "Kita sama-sama menyaksikan ibu kota Astana (Kazakhstan-red), yang sangat khas, gedungnya ikonik dengan arsitektur yang luar biasa. Kota yang teratur dengan desain yang bagus," kata Presiden memberikan contoh. Presiden mengatakan selama ini lebih memilih mengkaji kemungkinan itu tanpa diekspose karena kerap kali usulan atau ide langsung ditentang oleh berbagai kalangan, padahal belum didiskusikan dan dipandang secara lebih luas. "Saya memilih diam, karena biasanya apapun muncul ide baru langsung didebat dan disalahkan. Sebaliknya, kalau bilang tidak perlu pindah, juga didebat," kata Presiden. Presiden mengatakan, memang perlu dipikirkan bagaimana kemampuan Jakarta sepuluh atau dua puluh tahun mendatang sebagai ibu kota negara. Menurutnya, bila memang pembenahan sudah sulit dilakukan bila tetap ada pusat pemerintahan di Jakarta, maka dengan kemampuan keuangan yang dimiliki pada masa pemerintahan mendatang, rencana pemindahan pusat pemerintahan atau ibu kota bisa dilakukan. (*)