Bakorkamla Gelar Rakornis Bidang Informasi dan Advokasi

Surabaya (Antara Jatim) - Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) Republik Indonesia menggelar rapat koordinasi teknis bidang informasi dan advokasi dengan peserta para pemilik kewenangan aparat penegak hukum dari pusat dan daerah, di Surabaya pada 7-8 Mei 2013. "Melalui Rakornis, kami berharap mekanisme pertukaran informasi dan data keamanan laut nasional melalui model 'helpdesk' dapat terimplementasi dalam pelaksanaan tugas di lapangan, serta akselerasi dan ketepatan penyelesaian proses hukum terhadap operasi keamanan laut," ujar Kalakhar Bakorkamla Laksamana Madya TNI Bambang Suwarto. Menurut dia, luas wilayah laut Indonesia sekitar 90.908 kilometer menjadi tantangan tersendiri bagi aparat hukum di laut. Kekayaan berlimpah berupa mineral, ikan, minyak, gas dan sumber daya hayati lainnya menjadi perhatian khusus agar dapat digunakan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Penjagaan dan penegakan hukum di laut menjadi kewajiban. Meskipun dalam penyelenggaraannya terdapat KUHP dan KUHAP, namun dalam implementasinya terdapat undang-undang yang harus ditegakkan oleh setiap institusi sesuai tugas dan kewenangannya. "Banyaknya institusi penjagaan dan penegakan hukum di laut sering menimbulkan permasalahan tersendiri satu sama lain, bahkan terdapat peraturan perundangan yang 'lex specialist', sedangkan implementasinya berbeda. Tentu hal ini membuat perbedaan kesatuan pemikiran dan sikap yang menyebabkan lamanya penyelesaian proses hukum, hingga mengakibatkan tingginya biaya," tuturnya. Untuk menghindarinya, kata dia, Bakorkamla bersama pemilik kewenangan telah menerbitkan prosedur tetap pertukaran informasi untuk pelaksanaan pembangunan jaring informasi secara terpadu. "Sehingga setiap informasi kemaritiman dapat terhimpun ke dalam data terkait keselamatan, keamanan dan penegakan hukum di laut. Kemudian, petunjuk pelaksanaan pengelolaan hasil tangkapan operasi keamanan laut terpadu Bakorkamla sebagai pedoman aparat penegak hukum," ucapnya. Sementara itu, Bambang Suwarto juga mengatakan, jumlah personel dan kapal untuk keamanan laut ternyata masih menjadi kendala jika dibandingkan dengan luas laut yang ada. Hal itulah yang membuat seringnya imigran gelap asal Timur Tengah serta dan aksi kejahatan masuk wilayah perairan laut di Indonesia. Jenderal dengan pangkat tiga bintang di pundak tersebut menyatakan, minimnya informasi juga menjadi kendala di keamanan laut, sehingga banyak pelaku kejahatan dan imigran yang lolos dari petugas. "Meski Ada banyak petugas yang melakukan keamanan, seperti Polisi Air, Bea Cukai, KPLP, dan beberapa institusi lainnya, namun masih ada kendala karena berjalan sendiri-sendiri dan kurang terjalin koordinasi yang kuat. Hal inilah yang membuat Rakornis harus dilaksanakan," paparnya. Ia mengugkapkan, perairan paling rawan kejahatan ada di wilayah barat Indonesia karena tingginya kegiatan ekonomi. Namun, lanjut dia, saat ini pelaku kejahatan di laut tidak pilih-pilih dalam melakukan aksinya, bahkan tidak jarang terjadi di alur tengah, seperti di kawasan Balikpapan. "Trennya, aksi kejahatan di laut yang dilakukan pelaku tidak melakukan perompakan, melainkan pencurian barang terhadap penumpang kapal. Mereka juga tidak menyendera kapal dan isinya," kata dia. Pihaknya dalam waktu dekat juga menambah dua unit kapal patroli yang akan dioperasionalkan pada akhir Juni 2013. Dengan demikian, Bakorkamla memiliki telah 24 kapal patroli, namun dinilai masih kurang karena luas wilayah laut yang sangat besar. (*)