Kemensos-UINSA perkuat pengawasan lembaga kesejahteraan sosial

Kami ingin lembaga-lembaga kesejahteraan sosial ini berbenah…

Surabaya (ANTARA) - Kementerian Sosial (Kemensos) menggandeng Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya, Jawa Timur, untuk meningkatkan profesionalisme lembaga kesejahteraan sosial (LKS) di wilayah setempat melalui kerja sama monitoring dan evaluasi.

“Kami ingin lembaga-lembaga kesejahteraan sosial ini berbenah, memiliki izin operasional, terakreditasi, serta menjalankan pelayanan secara profesional dan aman bagi masyarakat,” kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf di Surabaya, Sabtu.

Dirinya mengatakan kerja sama tersebut difokuskan pada pembinaan lembaga kesejahteraan sosial seperti panti asuhan, panti lansia, hingga lembaga pelayanan penyandang disabilitas agar beroperasi sesuai prosedur dan memiliki standar pelayanan yang baik.

Menurut dia, akreditasi menjadi aspek penting untuk memastikan kualitas layanan sosial berjalan sesuai ketentuan. Akreditasi tersebut meliputi kualitas kelembagaan, sumber daya manusia (SDM), hingga tata kelola pendanaan.

“Jangan sampai lembaga kesejahteraan sosial malah menjadi tempat yang tidak aman dan merusak masa depan mereka yang berada di sana,” ujarnya.

Dalam kerja sama tersebut, UINSA akan berperan melakukan pendampingan, monitoring, evaluasi, serta edukasi dan advokasi kepada pengelola lembaga kesejahteraan sosial. Mahasiswa juga akan dilibatkan dalam proses pendampingan di lapangan.

Ia menyebut, untuk tahap awal, program tersebut akan diterapkan di Jawa Timur sebelum nantinya dievaluasi untuk kemungkinan pengembangan ke daerah lain.

Untuk saat ini, kerja sama baru dilakukan bersama UINSA karena dinilai memiliki sumber daya manusia dan kesiapan kelembagaan yang memadai.

“Kami melihat ada SDM yang cukup dan komunikasi yang sudah terjalin sebelumnya sehingga kerja sama ini dimulai dari UINSA,” katanya.

Kementerian Sosial juga akan menggandeng Pemerintah Provinsi Jawa Timur serta pemerintah kabupaten/kota dalam pelaksanaan program tersebut agar pengawasan dan pembinaan terhadap lembaga kesejahteraan sosial dapat berjalan lebih optimal.

Melalui kolaborasi itu, pemerintah berharap seluruh lembaga kesejahteraan sosial mampu memberikan pelayanan yang profesional, taat prosedur, serta memastikan penerima manfaat memperoleh perlindungan dan masa depan yang lebih baik.