Paradoks pendidikan: APBN gemuk, pikiran kurus

Surabaya (ANTARA) - Oleh: Machsus

Kita mungkin satu-satunya bangsa yang bisa begitu bangga pada angka, tetapi diam-diam cemas terhadap kualitas isi kepala. Anggaran pendidikan kita gemuk, bahkan lebih dari cukup untuk memenuhi amanat konstitusi. Namun di saat yang sama, kualitas berpikir bangsa justru terasa kurus, rapuh, dan belum bertumbuh sebagaimana mestinya. Ini bukan sekadar ironi, melainkan paradoks yang kita rawat bersama, kadang tanpa sadar.

Setiap tahun, angka anggaran pendidikan dalam APBN dipamerkan layaknya trofi kebanggaan. Lebih dari 20 persen, bahkan melampaui Rp750 triliun. Tepuk tangan pun mudah diberikan. Seolah dengan itu, tugas mencerdaskan kehidupan bangsa telah selesai ditunaikan. Padahal pendidikan bukan perlombaan siapa paling besar anggarannya, melainkan siapa paling tepat mengarahkannya. Di titik inilah kita mulai melihat jurang antara kebanggaan angka yang gemuk dan kualitas berpikir yang masih kurus.

Ilusi Anggaran

Konstitusi melalui Pasal 31 UUD 1945 telah meletakkan fondasi yang kuat, dengan minimal 20 persen anggaran negara untuk pendidikan. Secara angka, kita bahkan melampaui itu, yakni lebih dari Rp750 triliun digelontorkan setiap tahun. Angka ini memberi rasa aman, seolah negara telah menunaikan kewajibannya.

Tegasnya, kita telah memenangkan pertarungan angka, tetapi kalah dalam substansi. Anggaran besar memberi rasa aman semu, seolah negara telah hadir sepenuhnya. Padahal, kehadiran itu sering kali hanya terasa di laporan, bukan di ruang belajar. Namun pendidikan bukan sekadar soal angka. Ia adalah soal arah.

Ketika anggaran yang seharusnya menjadi instrumen pembangunan kognitif justru terserap oleh hal-hal administratif dan non-inti, maka yang terjadi bukanlah investasi masa depan, melainkan ilusi fiskal. Negara tampak hadir dalam laporan, tetapi absen dalam pengalaman belajar. Kita lebih sibuk memastikan anggaran terserap daripada memastikan dampaknya terasa.

Di banyak tempat, pendidikan masih berjuang dengan keterbatasan yang nyaris klasik, seperti fasilitas yang menua, riset yang tersendat, dan ruang berpikir yang minim oksigen. Ini menunjukkan bahwa anggaran besar tidak lebih dari ilusi fiskal, yang terlihat megah, tetapi tidak sepenuhnya menyentuh akar persoalan. Kita seperti memiliki tubuh fiskal yang gemuk, tetapi otot intelektual yang masih kurus.

Barangkali di sinilah kita perlu jujur. Kita berhasil memenuhi konstitusi secara angka, tetapi belum sepenuhnya dalam makna. Pendidikan direduksi menjadi indikator serapan anggaran, bukan kualitas pembelajaran. Logika yang berjalan sering kali sederhana, yakni yang penting terserap, urusan kualitas belakangan. Dalam bahasa yang lebih halus, ini disebut optimalisasi realisasi. Dalam praktiknya, sering kali hanya memastikan angka laporan terlihat baik.

Cermin itu telanjang dalam data global. International IQ Test 2026 menempatkan Indonesia di peringkat ke-100 dengan skor 93,18. Sementara Iran, yang hidup di bawah embargo panjang, berada di papan atas dengan skor sekitar 104,8. Angka ini seperti tamparan halus bahwa besar anggaran tidak otomatis melahirkan besar kualitas berpikir. Ini bukan sekadar statistik, melainkan refleksi tajam bahwa kualitas berpikir bangsa tidak dibangun dari besarnya anggaran, tapi dari ketepatan arah kebijakan.

Distorsi Prioritas

Kita semua sepakat bahwa gizi penting. Anak yang lapar sulit berpikir jernih. Namun persoalan muncul ketika program gizi dimasukkan ke dalam pos anggaran pendidikan. Di sinilah “kenakalan” kebijakan mulai tampak, bukan pada niat, tetapi pada desain kebijakan yang problematik.

Pendidikan dan kesehatan adalah dua sektor strategis yang sama penting. Namun keduanya seharusnya saling menguatkan, bukan saling menggantikan. Ketika batas ini kabur, maka prioritas pun ikut bergeser. Masuknya program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke dalam anggaran pendidikan dalam skala besar bukan sekadar isu administratif, tetapi sinyal arah kebijakan yang mulai kehilangan fokus.

Ketika ruang fiskal pendidikan harus “berbagi”, yang tergerus bukan angka, melainkan kualitas. Dampaknya mulai terasa ketika kampus diminta efisiensi, riset dipangkas, fasilitas ditahan, dan layanan akademik harus menyesuaikan dengan ruang fiskal yang menyempit. Kita seperti menambal satu sisi, sambil diam-diam merobek sisi lainnya, hingga akhirnya kualitas pendidikan makin kurus, meski anggaran tetap terlihat gemuk.

Lebih jauh lagi, kita seolah sedang mendefinisikan ulang makna pendidikan. Dari yang semula “mencerdaskan kehidupan bangsa”, menjadi sekadar “memastikan semua kenyang terlebih dahulu”. Pertanyaannya sederhana, apakah kenyang otomatis membuat cerdas?

Jika prioritas ditata dengan jernih, negara ini sebenarnya mampu menghadirkan pendidikan gratis yang bermutu. Bukan sekadar gratis secara administratif, tetapi juga berkualitas secara substansial. Maka persoalan kita bukan pada kemampuan, melainkan pada keberanian memilih prioritas.

Menata Arah Bangsa

Sementara kita sibuk berdebat soal desain kebijakan, ada negara yang memilih jalan sunyi, fokus dan konsisten. Iran, dengan segala keterbatasan akibat embargo panjang, tidak memiliki kemewahan untuk salah prioritas. Mereka menjaga pendidikan sebagai fondasi utama, yang digratiskan, diperkuat, dan dijadikan tulang punggung kemandirian.

Tidak ada retorika spektakuler. Tidak ada angka yang dipamerkan berlebihan. Tetapi hasilnya terasa. Mereka membangun manusia dengan konsistensi, bukan kompromi. Sementara kita, dengan ruang fiskal luas dan sumber daya melimpah, justru kerap terjebak dalam tarik-menarik kepentingan di satu pos anggaran.

Lantas, pertanyaan mendasarnya menjadi jelas, siapa yang sebenarnya mengendalikan arah pendidikan kita? Apakah ia dipimpin oleh visi jangka panjang, atau oleh kebutuhan jangka pendek yang terus berubah? Hari Pendidikan Nasional seharusnya bukan lagi sekadar seremoni tahunan. Ia harus menjadi momen refleksi sekaligus keberanian untuk mengakui bahwa kita tidak sedang kekurangan uang, tetapi sedang kekurangan ketegasan dalam menentukan arah, yang membuat mutu pendidikan tetap kurus di tengah anggaran yang gemuk.

Pada akhirnya, bangsa tidak runtuh karena kekurangan anggaran, tetapi karena kehilangan orientasi. Dan jika pendidikan terus dibiarkan menjadi ruang kompromi, maka kita berisiko memiliki sistem pendidikan yang mahal, tetapi menghasilkan generasi yang biasa saja. Jangan sampai kita hidup terlalu lama dalam ironi ketika APBN terus membesar, tetapi pikiran bangsa justru mengecil. Selamat Hari Pendidikan Nasional.

*) Penulis adalah Wakil Rektor II Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sarana Prasarana Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)