Ponorogo, Jawa Timur (ANTARA) - Anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur, Kamis, meninjau sejumlah titik longsor di ruas Jalan Ponorogo–Pacitan, Kecamatan Slahung, Ponorogo, sebagai bagian dari monitoring penanganan bencana bersama Unit Pengelolaan Jalan dan Jembatan (PJJ) Jawa Timur wilayah Madiun.
Hasil peninjauan menunjukkan, longsor tidak hanya dipicu curah hujan tinggi, tetapi juga dipengaruhi kondisi geologis kawasan yang merupakan bagian dari struktur gunung purba.
Anggota Komisi D DPRD Jatim, Diana AV Sasa, mengatakan hasil kajian akademisi dari Universitas Gadjah Mada menemukan adanya pelapukan tanah hingga kedalaman 30–35 meter di lokasi tersebut.
“Selain faktor hujan, ada pelapukan kontur tanah cukup dalam karena kawasan ini merupakan wilayah gunung purba,” katanya.
Ia menjelaskan, titik longsor berada di kawasan hutan lindung yang dikelola Perhutani sehingga penanganannya memerlukan koordinasi lintas sektor.
“Karena statusnya hutan lindung, penanganan tidak bisa parsial dan harus melibatkan berbagai pihak,” ujarnya.
Menurut dia, diperlukan langkah mitigasi jangka panjang untuk mengurangi risiko longsor berulang, antara lain dengan mengurangi beban tanah di lereng serta pembangunan sistem terasering guna menahan pergerakan tanah dan aliran air.
Sementara itu, Kepala UPT PJJ Madiun Jarwoto mengatakan pihaknya masih fokus pada penanganan darurat berupa pembersihan material longsor dan perbaikan badan jalan agar tetap dapat dilalui.
Ia menambahkan, berdasarkan kajian teknis, solusi paling aman adalah relokasi jalur. Namun opsi tersebut membutuhkan waktu dan anggaran besar karena harus membangun ruas jalan baru.
“Untuk saat ini kami prioritaskan penanganan darurat agar arus lalu lintas tetap berjalan,” katanya.
Sebelumnya, pada 14 April 2026 tercatat sedikitnya sembilan titik longsor terjadi di wilayah Kecamatan Slahung, mayoritas berada di sepanjang jalur penghubung Ponorogo–Pacitan.
Pewarta: Destyan H. SujarwokoEditor : Vicki Febrianto
COPYRIGHT © ANTARA 2026