Dari asap ke senyap kota

Surabaya (ANTARA) - Peralihan kendaraan operasional pemerintah dari berbahan bakar minyak ke kendaraan listrik menjadi salah satu langkah strategis dalam agenda efisiensi energi dan pengurangan emisi di tingkat daerah.

Kebijakan ini mencerminkan upaya konkret pemerintah kota dalam mengurangi kebergantungan pada bahan bakar fosil, sekaligus menekan beban anggaran operasional dan dampak lingkungan dari aktivitas birokrasi.

Di Kota Surabaya, Jawa Timur, arah kebijakan tersebut dijalankan melalui target penggantian seluruh kendaraan dinas menjadi kendaraan listrik.

Di bawah kepemimpinan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, langkah ini tidak berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dengan kebijakan lain seperti penghematan energi, penyesuaian pola kerja, hingga dorongan penggunaan transportasi umum bagi aparatur sipil negara (ASN).

Isu ini menjadi penting untuk ditelaah karena tidak hanya berkaitan dengan efisiensi bahan bakar minyak (BBM), tetapi juga menyentuh aspek yang lebih mendasar dalam pengelolaan kota modern.

Transformasi ini mencerminkan bagaimana pemerintah berperan dalam mengarahkan perubahan perilaku, mengelola keuangan publik secara lebih adaptif, serta merespons tantangan lingkungan dengan pendekatan yang lebih berkelanjutan.

Transisi birokrasi

Pemkot Surabaya memulai langkahnya dengan kebijakan yang terukur.

Sebanyak 85 unit kendaraan operasional yang telah berusia lebih dari tujuh tahun dilelang melalui mekanisme resmi bersama Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. Target pendapatan lelang sebesar Rp6,3 miliar, sekaligus membuka ruang bagi pengadaan armada baru berbasis listrik melalui sistem sewa.

Pilihan menggunakan skema sewa menjadi menarik. Dalam konteks birokrasi, ini bukan sekadar solusi praktis, tetapi juga strategi pengelolaan aset yang lebih fleksibel. Pemerintah tidak lagi dibebani biaya perawatan jangka panjang, sekaligus dapat menyesuaikan teknologi kendaraan dengan perkembangan terbaru.

Di saat yang sama, kebijakan ini menunjukkan bahwa efisiensi tidak selalu berarti pemangkasan, melainkan pengalihan ke sistem yang lebih adaptif. Kendaraan listrik, meskipun memiliki biaya awal yang relatif tinggi, menawarkan penghematan signifikan pada operasional harian terutama dari sisi konsumsi energi dan perawatan.

Langkah ini diperkuat dengan kebijakan lain yang berjalan paralel.

Pemkot Surabaya menerapkan sistem kerja kombinasi work from home (WFH) dan work from office (WFO), serta mendorong ASN menggunakan transportasi umum, sepeda, atau kendaraan listrik pada hari tertentu. Bahkan, penggunaan ruang kerja disatukan untuk menekan konsumsi listrik dan air.

Kebijakan ini menunjukkan satu hal bahwa efisiensi energi tidak bisa berdiri sendiri. Ia harus menjadi bagian dari ekosistem kebijakan yang saling terhubung mulai dari mobilitas hingga pola kerja.

Makna transisi

Jika dilihat sepintas, peralihan ke kendaraan listrik tampak sebagai langkah teknis untuk menghemat BBM. Namun, jika ditarik lebih dalam, kebijakan ini menyimpan makna yang lebih luas, yakni perubahan paradigma dalam pengelolaan kota.

Pertama, dari sisi lingkungan. Kendaraan listrik tidak menghasilkan emisi langsung, sehingga berpotensi menurunkan polusi udara di kawasan perkotaan.

Di kota besar seperti Surabaya, di mana mobilitas tinggi menjadi sumber utama pencemaran, pengurangan emisi dari armada pemerintah dapat menjadi contoh nyata sekaligus pemicu perubahan lebih luas di masyarakat.

Kedua, dari sisi fiskal. Pengeluaran rutin untuk BBM selama ini menjadi salah satu komponen signifikan dalam anggaran operasional pemerintah daerah. Dengan beralih ke listrik, beban ini dapat ditekan. Meski biaya listrik tetap ada, nilainya relatif lebih stabil dibanding fluktuasi harga BBM.

Ketiga, dari sisi simbolik. Pemerintah sebagai pengguna kendaraan listrik memiliki posisi strategis sebagai role model. Ketika ASN mulai terbiasa menggunakan kendaraan listrik atau transportasi umum, pesan yang disampaikan kepada publik menjadi lebih kuat bahwa perubahan itu dimulai dari institusi.

Namun demikian, kebijakan ini tidak tanpa tantangan. Infrastruktur pengisian daya, misalnya, menjadi faktor kunci. Tanpa ketersediaan stasiun pengisian kendaraan listrik yang memadai, efisiensi yang diharapkan bisa terhambat. Begitu pula dengan kesiapan teknis dan literasi pengguna di kalangan ASN.

Selain itu, penggunaan sistem sewa perlu diawasi secara ketat agar tetap efisien dalam jangka panjang. Tanpa perhitungan matang, biaya sewa justru bisa membengkak dan mengurangi manfaat penghematan yang diharapkan.

Di sinilah pentingnya evaluasi berkala yang berbasis data. Pemkot Surabaya telah menyatakan akan menghitung dampak efisiensi secara riil, termasuk penggunaan listrik, air, dan biaya operasional. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan tidak hanya baik secara konsep, tetapi juga efektif dalam praktik.

Gerakan kota

Kekuatan utama dari kebijakan ini terletak pada potensinya untuk berkembang menjadi gerakan kota. Apa yang dimulai dari kendaraan operasional pemerintah dapat meluas ke sektor lain mulai dari transportasi publik, kendaraan pribadi, hingga logistik perkotaan.

Namun, untuk mencapai tahap itu, dibutuhkan beberapa langkah penguatan. Pertama, pembangunan infrastruktur pengisian daya harus dipercepat dan merata. Tidak hanya di kantor pemerintahan, tetapi juga di ruang publik strategis seperti pusat perbelanjaan, terminal, dan kawasan permukiman.

Kedua, insentif bagi masyarakat perlu dipertimbangkan. Pengurangan pajak kendaraan listrik, kemudahan parkir, atau tarif listrik khusus dapat menjadi dorongan bagi adopsi yang lebih luas.

Ketiga, integrasi dengan transportasi umum harus diperkuat. Kendaraan listrik tidak boleh dilihat sebagai pengganti kendaraan pribadi semata, tetapi sebagai bagian dari sistem mobilitas yang lebih besar. Penggunaan bus listrik, misalnya, dapat memberikan dampak yang jauh lebih signifikan terhadap pengurangan emisi.

Keempat, edukasi publik menjadi kunci. Perubahan teknologi sering kali diikuti dengan resistensi, terutama jika masyarakat belum memahami manfaatnya. Di sinilah peran pemerintah sebagai komunikator kebijakan menjadi sangat penting.

Langkah Pemkot Surabaya ini bukan hanya soal kendaraan, melainkan tentang arah masa depan kota. Di tengah tekanan global untuk mengurangi emisi dan meningkatkan efisiensi energi, kebijakan ini menjadi sinyal bahwa perubahan bisa dimulai dari level lokal.

Pertanyaannya kemudian bukan lagi apakah kendaraan listrik lebih baik, tetapi seberapa cepat dan konsisten transformasi ini bisa dijalankan. Sebab, di balik setiap keputusan hari ini, ada kualitas hidup kota yang sedang dipertaruhkan, yakni udara yang lebih bersih, anggaran yang lebih efisien, dan budaya birokrasi yang lebih adaptif.

Jika dijalankan dengan konsisten dan evaluatif, Surabaya bukan hanya akan menghemat BBM. Kota ini berpeluang menjadi contoh bagaimana kebijakan publik dapat bergerak dari sekadar wacana menuju perubahan nyata, yakni pelan, terukur, tetapi pasti.