Dinkes Batu Usulkan Pendataan Jamkesmas Ditangani Daerah

Malang - Dinas Kesehatan Kota Batu mengusulkan agar pendataan penerima kartu jaminan kesehatan masyarakat atau jamkesmas ditangani oleh masing-masing daerah karena daerah yang tahu kondisi penerima. Kepala Dinas Kesehatan Kota Batu Endang Triningsih di Batu, Jumat mengaku, pihaknya akan usulkan mekanisme pendataan bagi penerima jamkesmas secara regional atau ditangani daerah ini pada rapat kerja kesehatan nasional (rakerkesnas) nanti. "Tidak semua data itu harus ditangani pusat karena kondisi riil di lapangan seringkali mengalami perubahan. Misalnya, warga penerima kartu jamkesmas yang sudah pindah alamat atau meninggal, bahkan kehidupan ekonominya sudah mapan (mampu)," katanya. Oleh karena itu, lanjutnya, pendataan untuk jamkesmas yang selama ini ditangani pusat, sebaiknya diregionalkan karena petugas di daerah yang tahu kondisi riil di lapangan. Menyinggung kartu jamkesmas yang sudah didrop dari pusat untuk 34 ribu jiwa tersebut, Endang mengatakan, masih dalam proses verifikasi dan jika sudah tuntas baru akan didistribusikan secara bersamaan, sebab saat ini masih ada beberapa desa dan kelurahan yang belum melaporkan hasil verifikasinya. Ia berharap, pihak desa atau kelurahan juga melakukan verifikasi secara ketat, jika nama yang tercantum dalam kartu jamkesmas tidak sseuai atau tidak layak menerima, maka kartu yang didrop dari pusat itu tidak diberikan. Data yang ada dalam kartu jamkesmas tersebut, tegasnya, langsung didrop dari pusat dan kemungkinan datanya juga tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Namun, daerah tidak punya kewenangan untuk mengganti data-data itu. Bahkan, kata Endang, saat ini Dinkes juga mendapat tambahan kuota jamkesmas sebanyak lima ribu kartu. Padahal, 34 ribu kartu jamkesmas yang pertama masih belum tuntas verifikasinya. Sementara Wakil Wali Kota Batu Punjul Santoso menginstruksikan agar warga yang tetap mendapatkan jamkesmas, namun ketika diverifikasi tidak layak mendapatkannya, maka kartunya ditunda terlebih dahulu. "Data hasil verifikasi itu nanti diusulkan untuk penerima jamkesmas tahun berikutnya. Sedangkan warga miskin yang belum terkover jamkesmas akan tetap bisa dilayani dengan kartu jaminan kesehatan daerah (jamkesda) yang pendanaannya dari APBD," kata Punjul.(*)