Anggota DPR dorong pelabuhan komersial miliki galangan kapal

Industri galangan kapal seharusnya menjadi pelengkap dari industri kepelabuhanan. Karena galangan kapal tidak hanya untuk perbaikan, tetapi juga untuk pembangunan kapal dan pemenuhan sertifikasi kelayakan kapal.

Surabaya (ANTARA) - Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Bambang Haryo Soekartono, mendorong pelabuhan-pelabuhan komersial di Indonesia dilengkapi dengan fasilitas galangan kapal guna memperkuat ekosistem industri maritim nasional.

“Industri galangan kapal seharusnya menjadi pelengkap dari industri kepelabuhanan. Karena galangan kapal tidak hanya untuk perbaikan, tetapi juga untuk pembangunan kapal dan pemenuhan sertifikasi kelayakan kapal,” katanya saat menghadiri HUT ke 58 Institusi Perkapalan dan Sarana Lepas Pantai Indonesia (IPERINDO) di Surabaya, Rabu.

Ia mengungkapkan, dari sekitar 102 pelabuhan komersial yang ada di Indonesia, jumlah yang memiliki fasilitas galangan kapal masih sangat terbatas.

Menurut dia, kurang dari 10 persen pelabuhan komersial yang telah memiliki industri galangan kapal, sehingga perlu didorong pengembangannya secara lebih masif guna meningkatkan pelayanan bagi aktivitas pelayaran.

Bambang menjelaskan Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki potensi besar dalam pengembangan industri maritim, termasuk industri galangan kapal yang dapat mendukung kebutuhan domestik.

Selain itu, peluang tersebut juga terbuka seiring dengan meningkatnya kebutuhan pembangunan dan perawatan kapal, terutama dari perusahaan pelayaran nasional.

Ia juga mendorong agar perusahaan pelayaran, khususnya badan usaha milik negara (BUMN), memprioritaskan pembangunan kapal di dalam negeri guna memperkuat industri galangan kapal nasional serta meningkatkan penggunaan komponen dalam negeri.

Menurutnya, langkah tersebut juga relevan di tengah dinamika geopolitik global yang mempengaruhi rantai pasok industri, sehingga penguatan industri domestik menjadi strategi penting.

Di sisi lain, Bambang menyebut Indonesia berada di jalur strategis pelayaran dunia yang dilalui Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I, ALKI II, dan ALKI III.

Namun, peluang ekonomi dari lalu lintas kapal internasional tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh industri galangan kapal nasional.

“Selama ini peran galangan kapal di kawasan jalur pelayaran internasional masih didominasi negara lain seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina,” ujarnya.

Ia berharap pemerintah dapat segera merealisasikan berbagai insentif bagi industri galangan kapal agar sektor tersebut dapat berkembang lebih cepat dan mampu bersaing di tingkat regional.

Bambang menambahkan saat ini terdapat sekitar 278 industri galangan kapal di Indonesia yang diharapkan dapat semakin berkembang untuk mengakomodasi kebutuhan perawatan maupun pembangunan kapal.