Surabaya (ANTARA) - Industri perkapalan nasional diharapkan memperoleh dukungan kebijakan yang lebih maksimal dari pemerintah guna mempercepat revitalisasi galangan kapal dan memperkuat daya saing sektor maritim nasional.
Ketua Institusi Perkapalan dan Sarana Lepas Pantai Indonesia (IPERINDO) Anita Puji Utami berharap pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan yang lebih berpihak pada industri perkapalan nasional, terutama terkait dukungan fiskal dan kemudahan regulasi.
“Kami berharap tahun ini ada kebijakan yang lebih maksimal, baik berupa insentif fiskal seperti pembebasan PPN maupun kemudahan perizinan untuk pengembangan industri kapal di Indonesia,” ujarnya usai peringatan HUT ke 58 IPERINDO, di Surabaya, Jawa Timur, Rabu.
Beberapa usulan yang telah disampaikan kepada pemerintah antara lain pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) bagi industri galangan kapal serta pemberian berbagai insentif untuk meningkatkan daya saing industri.
Pihaknya terus mendorong penguatan industri galangan kapal melalui berbagai kegiatan organisasi, termasuk pengembangan sumber daya manusia serta penyusunan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah.
“Dengan usia IPERINDO yang telah mencapai 58 tahun, kami terus berupaya mendorong revitalisasi industri galangan kapal, baik dari sisi kebijakan maupun pengembangan SDM,” kata Anita
Anita juga menilai posisi Jawa Timur memiliki peran strategis dalam pengembangan industri perkapalan nasional karena menjadi penghubung utama kawasan Indonesia Barat dan Indonesia Timur.
Untuk itu, pihaknya berharap pemerintah dapat terus menghadirkan kebijakan yang mempermudah investasi serta pengembangan industri kapal di wilayah tersebut.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak mengatakan keberadaan IPERINDO menjadi mitra penting pemerintah dalam mendorong pertumbuhan industri maritim di provinsi tersebut.
Menurut Emil, Jawa Timur memiliki posisi strategis sebagai pusat aktivitas maritim nasional, baik dari sisi industri perkapalan maupun jaringan pelayaran yang menghubungkan berbagai wilayah kepulauan.
“Jawa Timur mengedepankan perekonomian berbasis kemaritiman. Industri perkapalan menjadi salah satu sektor penting yang mendukung konektivitas melalui jejaring pelabuhan yang kita miliki,” katanya.
Ia menjelaskan konektivitas pelayaran di Jawa Timur tidak hanya melayani rute antar provinsi, tetapi juga rute antarpulau di dalam provinsi seperti Gresik menuju Bawean maupun wilayah Kepulauan Kangean.
Menurut Emil, sinergi antara pemerintah dan pelaku industri yang tergabung dalam IPERINDO menjadi kunci untuk memperkuat daya saing sektor maritim nasional.
Melalui kolaborasi tersebut, pemerintah dapat memperoleh masukan langsung dari pelaku industri terkait kebijakan yang dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan sektor perkapalan dan pelayaran.
