DPR minta Pemkot Surabaya libatkan sopir angkot di Program Wira-Wiri

Ini bisa dijadikan transportasi kota wisata untuk pendidikan. Anak-anak sekolah yang menuju tempat wisata edukasi bisa diantisipasi oleh bemo, sehingga transportasi ini tetap hidup.

Surabaya (ANTARA) - Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono mendorong Pemerintah Kota Surabaya melibatkan sopir angkutan kota (angkot) dalam Program Wira-Wiri guna menjaga keberlangsungan usaha para pengemudi di tengah persaingan transportasi yang semakin ketat.

"Saya usul agar sekitar 50 persen kebutuhan pengemudi dalam program Wira-Wiri dapat diisi oleh sopir angkutan kota dan helper yang telah berpengalaman," kata Bambang saat menggelar buka puasa bersama pengemudi angkot dan ojek daring di Surabaya, Sabtu.

Menurutnya, langkah tersebut dapat menjadi solusi konkret untuk mempertahankan keberlangsungan usaha angkot yang kini tertekan.

Bambang mencontohkan kebijakan di Surakarta yang melakukan peremajaan armada bemo, melengkapinya dengan fasilitas pendingin udara, serta memberikan skema penggajian melalui pemerintah daerah.

Ia berharap pola serupa dapat diterapkan di Surabaya agar sopir angkot memiliki kepastian pendapatan.

Selain itu, ia menilai angkot masih memiliki potensi pasar, khususnya bagi pelajar. Angkutan tersebut, kata dia, dapat dikembangkan sebagai transportasi wisata pendidikan untuk siswa SD dan SMP menuju destinasi edukatif seperti kebun binatang maupun lokasi pembelajaran luar ruang lainnya.

“Ini bisa dijadikan transportasi kota wisata untuk pendidikan. Anak-anak sekolah yang menuju tempat wisata edukasi bisa diantisipasi oleh bemo, sehingga transportasi ini tetap hidup,” ujar Ketua Dewan Penasehat Partai Gerindra Jawa Timur ini.

Dalam kesempatan yang sama, Bambang juga menyoroti kondisi pengemudi ojek daring yang dinilainya mengalami penurunan pendapatan.

Ia menilai kondisi itu lebih dipicu oleh peningkatan jumlah pengemudi baru secara signifikan dibandingkan turunnya permintaan layanan.

Ia meminta pemerintah daerah turut mengambil peran dalam pengaturan jumlah pengemudi agar keseimbangan antara suplai dan permintaan tetap terjaga.

“Kalau suplainya sudah terlalu banyak, jangan ditambah lagi. Harus disesuaikan antara supply and demand, karena ini usaha transportasi yang menyangkut keselamatan publik,” katanya.

Bambang menegaskan sektor transportasi berbeda dengan usaha lain karena berkaitan langsung dengan aspek keselamatan.

Apabila pendapatan pengemudi terus tergerus akibat persaingan berlebih, dikhawatirkan dapat berdampak pada kenyamanan hingga keselamatan layanan bagi masyarakat.

Ia berharap pemerintah kota segera merumuskan langkah regulasi yang tepat agar persaingan tetap sehat, sekaligus menjamin kesejahteraan pengemudi dan keselamatan pengguna jasa transportasi.