Surabaya (ANTARA) - Bendahara Partai Gerindra Jawa Timur, Ferdians Reza Alvisa, menilai program gentengisasi yang digagas Presiden Prabowo Subianto memiliki manfaat strategis bagi sektor kesehatan dan perekonomian nasional, khususnya di daerah.
Alvisa mengatakan, penggunaan genteng berbahan tanah liat dapat menekan ketergantungan impor atap seng yang nilainya mencapai hampir Rp5 triliun setiap tahun.
“Selain mengurangi impor, atap seng dan asbes juga berisiko bagi kesehatan. Genteng tanah liat lebih awet dan relatif aman bagi masyarakat,” kata Alvisa di Surabaya, Rabu.
Ia mendorong agar penggunaan genteng menjadi standar utama pada bangunan rumah, mengingat masih banyak hunian di Indonesia yang menggunakan atap seng.
Menurut politikus yang akrab disapa Alvis itu, program gentengisasi juga berpotensi meningkatkan produktivitas pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) di sektor industri genteng.
“Untuk satu rumah subsidi saja di Jawa Timur dibutuhkan lebih dari seribu genteng. Jika program ini berjalan, permintaan akan meningkat dan membuka ribuan hingga puluhan ribu lapangan kerja baru,” ujar Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jatim ini.
Selain lebih tahan lama, genteng tanah liat juga dinilai lebih efisien dari sisi perawatan.
Sementara itu, Pakar Ekonomi Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Hendry Cahyono, menilai program gentengisasi berpotensi memperkuat ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM) lokal.
Ia menjelaskan, mayoritas produsen genteng tanah liat merupakan usaha rumahan yang mempekerjakan puluhan pekerja, sehingga peningkatan permintaan dapat berdampak langsung pada penyerapan tenaga kerja.
Namun, Hendry mengingatkan bahwa perkembangan teknologi produksi juga dapat memengaruhi kebutuhan tenaga kerja.
Hendry juga menekankan pentingnya kejelasan petunjuk teknis dari pemerintah pusat terkait pelaksanaan program gentengisasi.
Selain itu, ia mengingatkan agar pelaksanaan program tidak membebani anggaran negara.
“Jangan sampai menambah tekanan pada APBN 2026, mengingat defisit tahun 2025 sudah mencapai sekitar Rp695,1 triliun atau 2,92 persen dari PDB,” katanya.
