Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono membantah isu bahwa dirinya sejak awal sudah disiapkan untuk menjadi Gubernur Bank Indonesia (BI).
Thomas diketahui telah ditetapkan sebagai Deputi Gubernur BI periode 2026–2031 berdasarkan hasil musyawarah mufakat Komisi XI DPR RI setelah rangkaian uji kelayakan dan kepatutan.
“Urusan soal Gubernur BI segala macam, nggak ada,” kata Thomas kepada wartawan di Kantor Kementerian Keuangan Jakarta, Rabu.
Dia melanjutkan, keputusan dirinya menjadi Deputi Gubernur BI telah melalui proses dan mekanisme yang telah ada.
“Nggak ada satu hal yang dilewatkan, dilanggar, apalagi dibelok-belokkan,” ujarnya menambahkan.
Menyoal persepsi publik mengenai latar belakang politik dan keluarganya, Thomas menyatakan keduanya merupakan suatu fakta yang tidak bisa dihindari. Namun, dia berharap publik bisa melihat rekam jejak profesionalnya, termasuk dalam bidang keuangan.
“Bahwa latar belakang saya dulu sebagai politisi, atau bahkan kedekatan keluarga, itu fakta. Tapi, tolong dilihat rekam jejak yang sudah saya lakukan sebelumnya,” tutur dia.
Untuk diketahui, Thomas menempuh pendidikan sarjananya di bidang Sejarah di Haverford College, Pennsylvania, Amerika Serikat.
Selama kuliah, ia pernah menjadi wartawan magang di Majalah Tempo pada 1993. Usai lulus pada 1994, ia kemudian menjadi wartawan di Indonesia Business Weekly.
Dia mulai menjajaki karier di dunia keuangan sebagai analis di perusahaan jasa keuangan dan sekuritas Whetlock NatWest Securities, Hong Kong, pada 1996-1999, lalu menjadi konsultan di perusahaan konsultasi bisnis Castle Asia, Jakarta, pada 1999-2000.
Kemudian, ia melanjutkan studi Magister di bidang Hubungan Internasional dan Ekonomi Internasional di Johns Hopkins University School of Advanced International Studies, Washington, Amerika Serikat, dan meraih gelar Master pada 2003.
Ia sempat menduduki berbagai jabatan selama 20 tahun mengabdi di PT Comexindo International dan terjun di bidang politik dengan menjadi Bendahara Umum Partai Gerindra sejak 2014. Namun, saat ini ia tidak lagi menjadi pengurus partai tersebut dan telah mengundurkan diri per 31 Desember 2025.
Selain pernah menjadi bendahara partai, ia juga bergabung dalam Tim Gugus Sinkronisasi Bidang Ekonomi dan Keuangan selama masa transisi kepemimpinan antara Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden Prabowo Subianto pada 2024 silam.
Untuk menyelaraskan proses transisi APBN, Thomas kemudian dilantik oleh Jokowi menjadi Wakil Menteri Keuangan di Kabinet Indonesia Maju pada 18 Juli 2024.
Jabatan tersebut terus ia pegang sampai era Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hingga ia ditunjuk menjadi Deputi Gubernur BI.
