Pakistan terima undangan AS gabung Dewan Perdamaian Gaza

New Delhi (ANTARA) - Pakistan menerima undangan Presiden AS Donald Trump untuk menjadi bagian dari Dewan Perdamaian untuk Jalur Gaza, kata Kementerian Luar Negeri Pakistan pada Rabu.

"Pakistan ingin mengumumkan keputusannya untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian ... sebagai bagian dari upaya berkelanjutan untuk mendukung implementasi Rencana Perdamaian Gaza dalam kerangka Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803," menurut pernyataan tersebut.

Pakistan menyatakan harapannya agar inisiatif tersebut akan berkontribusi terhadap perdamaian abadi di Jalur Gaza, serta meningkatkan bantuan kemanusiaan kepada warga Palestina dan mendukung rekonstruksi wilayah tersebut, imbuh kementerian itu.

"Pakistan juga berharap upaya-upaya ini akan mengarah pada terwujudnya hak penentuan nasib sendiri rakyat Palestina, melalui proses politik yang kredibel dan terencana," kata mereka.

"(Hal itu) sesuai dengan legitimasi internasional dan resolusi PBB yang relevan, yang menghasilkan pembentukan Negara Palestina yang merdeka, berdaulat, dan berkesinambungan, berdasarkan perbatasan yang ditetapkan sebelum 1967 dengan Al-Quds Al-Sharif (Yerusalem) sebagai ibu kotanya," kata kementerian itu lebih lanjut.

Pada 16 Januari, Trump mengumumkan pembentukan Dewan Perdamaian untuk Gaza, yang meliputi Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, utusan khusus Trump Steve Witkoff, menantu pemimpin AS Jared Kushner, mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, Presiden Bank Dunia Ajay Banga, dan Wakil Penasihat Keamanan Nasional AS Robert Gabriel.

Pemimpin AS itu juga mengundang para pemimpin sejumlah negara, termasuk Rusia dan Belarusia untuk bergabung.

Pada pertengahan November 2025, Dewan Keamanan PBB menyetujui resolusi yang diajukan AS untuk mendukung rencana komprehensif Trump dalam menyelesaikan situasi di Gaza.

Tiga belas dari 15 anggota dewan memberikan suara mendukung, sementara Rusia dan China abstain.

Rencana AS untuk Gaza mengusulkan administrasi internasional sementara untuk wilayah tersebut dan pembentukan dewan perdamaian yang dipimpin oleh Trump, serta pengerahan pasukan stabilisasi internasional.


Sumber: Sputnik-OANA