Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyatakan sikap kekritisan dan pengawasan terhadap kekuasaan harus selalu dilandasi data dan fakta, bukan kemarahan atau serangan personal.
“Kritik kita harus berbasis data, pengalaman nyata rakyat, dan nilai ideologis, bukan provokasi emosional. Dengan cara itulah partai menjaga martabat politiknya,” kata Megawati dalam penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDI Perjuangan Tahun 2026 di Jakarta, Senin.
Ia menambahkan bahwa garis perjuangan partai adalah perjuangan gagasan, kekuatan moral, serta keberpihakan kebijakan pada Rakyat Marhaen. Sebagai partai penyeimbang, PDI Perjuangan berkewajiban memastikan kebijakan negara tidak menjauh dari kepentingan rakyat kecil dan keadilan sosial.
“Menghadapi kekuasaan, perjuangan partai tidak dijalankan dengan kemarahan, bukan dengan serangan personal, dan bukan dengan konfrontasi kosong. Cara-cara demikian justru menjauhkan kita dari watak kenegarawanan,” tegasnya.
Megawati juga menggarisbawahi bahwa dalam sistem demokrasi, pemerintahan bukanlah musuh personal, melainkan objek kritik kebijakan yang sah.
Ia pun mendorong agar diskursus politik nasional digeser; tidak hanya terpaku pada stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus berbicara tentang keadilan sosial, kedaulatan pangan dan energi, keadilan ekologis, serta kualitas demokrasi.
PDI Perjuangan, lanjutnya, harus menjadi tempat rakyat mencari keadilan, terutama ketika negara tampak kuat secara institusi namun lemah dalam memberikan rasa keadilan. Oleh karena itu, perjuangan partai harus dijalankan secara menyeluruh, mulai dari fungsi legislasi di parlemen hingga politik akar rumput yang emansipatoris.
“Kekuatan politik PDI Perjuangan tidak boleh bergantung pada kedekatan dengan kekuasaan, melainkan pada kepercayaan, partisipasi, dan kesadaran politik Rakyat,” tutur Megawati.
