Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memastikan Pemerintah bergerak cepat untuk menjamin kelangsungan proses belajar mengajar bagi peserta didik yang sekolahnya terdampak banjir dan longsor di sejumlah wilayah.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menegaskan keselamatan siswa dan keberlanjutan pembelajaran tetap menjadi prioritas utama sehingga kebijakan pembelajaran darurat sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah daerah berdasarkan kondisi di wilayah masing-masing.
“Kami memahami bahwa situasi ini tidak diinginkan. Karena setiap daerah memiliki kondisi unik, pelaksanaan pembelajaran dan ujian akhir semester kami serahkan kepada dinas pendidikan provinsi maupun kabupaten/kota yang lebih memahami situasi lapangan,” ujar Mendikdasmen Mu’ti di Jakarta pada Sabtu.
Dalam mengimplementasikan pembelajaran darurat, ia mengatakan kombinasi luring, daring, dan tenda sekolah dapat diterapkan.
Pihaknya pun telah menyiapkan langkah darurat, termasuk penyesuaian jadwal kegiatan belajar mengajar (KBM) dan penyediaan tenda kelas.
Di beberapa sekolah, seperti SMA Negeri 1 Batang, ia menyebutkan dari 21 ruang kelas, 15 ruangan masih dapat digunakan.
Untuk kondisi ini, pihaknya mengarahkan sekolah agar mengatur pembelajaran secara bergiliran antara sesi pagi dan siang.
Untuk sekolah dengan kerusakan berat, Pemerintah telah menyiapkan 25 tenda darurat yang akan didistribusikan ke wilayah terdampak.
Selain itu, Mu'ti mengatakan pembelajaran daring diterapkan sebagai alternatif, sementara beberapa sekolah terpaksa meliburkan siswa untuk sementara demi keselamatan.
Adapun untuk pelaksanaan Ujian Akhir Semester, ia menyerahkan kewenangannya kepada pemerintah daerah.
Mu’ti pun menegaskan fleksibilitas dalam pelaksanaan ujian akhir semester (UAS).
“Tidak ada arahan penundaan yang seragam. Dinas pendidikan provinsi maupun kabupaten/kota memiliki kewenangan penuh karena mereka paling memahami kesiapan sekolah dan kondisi warga belajar,” kata Mu’ti.
Pada kesempatan itu, ia pun menerangkan bantuan perbaikan sekolah telah disiapkan untuk menangani kerusakan fasilitas pendidikan.
Pihaknya telah menyiapkan bantuan tahap awal sebesar Rp10–25 juta per sekolah, menyesuaikan dengan tingkat kerusakan.
Saat ini, Mu'ti mengatakan data terperinci mengenai kerusakan sedang dikumpulkan bersama dinas pendidikan dan UPT Kemendikdasmen di daerah sebagai dasar prioritas rehabilitasi pada tahun anggaran 2026.
Seluruh dukungan, termasuk Bantuan Operasional Tanggap Darurat senilai Rp6,4 miliar serta santunan bagi murid dan guru yang meninggal dan dirawat senilai 293 juta, 10.000 paket perlengkapan sekolah serta 74 buah tenda sekolah darurat, akan terus bertambah seiring penyaluran bantuan berikutnya.
Upaya ini dilakukan agar proses pemulihan berjalan cepat serta memastikan hak atas pendidikan anak tetap terpenuhi.
