Madiun (ANTARA) - Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) RI Mochamad Irfan Yusuf mengingatkan para pejabat Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) agar menjaga integritas pelayanan ibadah haji guna mewujudkan layanan yang transparan, akuntabel, bersih, dan bebas dari praktik penyimpangan.
"Kami menekankan pentingnya integritas tinggi dan melarang keras adanya permainan sedikit pun dalam pelayanan haji," ujar Gus Irfan, sapaannya, dalam keterangan di Madiun, Jumat.
Ia mengatakan Kemenhaj RI kini sedang menggencarkan sosialisasi kelembagaan serta persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2026 di berbagai daerah. Struktur kelembagaan kantor wilayah (kanwil) tingkat provinsi dan kantor Kemenhaj kabupaten/kota di seluruh Indonesia telah dirampungkan.
"Kemenhaj pusat sudah merampungkan struktur kelembagaan kanwil tingkat provinsi dan kantor Kemenhaj untuk kabupaten/kota di Indonesia," katanya.
Ia menegaskan bahwa reformasi kelembagaan terus dilakukan, termasuk perampungan struktur kelembagaan Kemenhaj di tingkat daerah.
Menurutnya, proses pembenahan organisasi itu menjadi landasan penting dalam memastikan penyelenggaraan haji berjalan lebih akuntabel.
"Pejabat eselon yang ada akan dilantik sebagai pelaksana tugas (pltt) kepala kanwil atau kantor. Mereka akan menjadi pejabat definitif dengan syarat mutlak apabila penyelenggaraan haji 2026 sukses dan bebas dari pelanggaran," kata Gus Irfan.
Pihaknya juga memberi perhatian khusus pada Kota Madiun yang hingga kini belum memiliki Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT).
"Kota Madiun termasuk yang belum ada PLHUT. Anggarannya ada, tetapi tanahnya belum. Pak Wali tadi menyanggupi untuk hibah tanah," katanya.
PLHUT penting dan perlu untuk pelayanan kepada masyarakat, kata dia, khususnya untuk mempermudah masyarakat dalam proses pendaftaran dan segala hal terkait ibadah haji dan umrah. Tujuannya, lanjutnya, untuk meningkatkan efisiensi dan kenyamanan layanan bagi calon jamaah melalui satu lokasi terpadu berbagai keperluan.
Dengan keberadaan PLHUT nantinya mulai dari pendaftaran hingga kegiatan pembinaan, seperti manasik haji, bisa lebih mudah dilakukan sekaligus sebagai kantor Kementerian Haji dan Umrah.
