Surabaya (ANTARA) - Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf menegaskan jajaran kepala daerah dilarang menjadi Petugas Haji Daerah (PHD) pada operasional haji 2026 guna menjamin profesionalisme serta optimalisasi pelayanan kepada jamaah.
“Tahun ini InsyaAllah tidak boleh, kami ingin memaksimalkan pelayanan kepada para jamaah haji agar mereka bisa beribadah dengan tenang,” kata Irfan Yusuf usai membuka kegiatan Seleksi Petugas Haji Daerah 2026 di Asrama Haji Surabaya, Jawa Timur, Kamis.
Gus Irfan, sapaan akrabnya, menjelaskan bahwa kepala daerah seperti bupati atau wali kota memiliki tanggung jawab struktural yang padat.
Sehingga, lanjutnya, dikhawatirkan para kepala daerah tidak dapat memberikan dedikasi penuh apabila merangkap sebagai petugas haji daerah di lapangan.
Menurut dia, peran petugas haji terutama di daerah sangat krusial karena menuntut kehadiran penuh serta fokus dalam mendampingi jamaah selama menjalankan ibadah dari wilayah asal hingga ke Tanah Suci.
Oleh karena itu, Gus Irfan menegaskan seleksi petugas haji daerah tahun ini dilakukan secara ketat untuk memperoleh sumber daya manusia yang benar-benar siap dan profesional.
“Saya pernah mendapat pertanyaan dari seorang kepala daerah, namun posisi tersebut memang cukup sulit jika harus memberikan pelayanan maksimal kepada jamaah karena masih memiliki kewajiban lain yang tidak bisa ditinggalkan,” ujarnya.
Selain itu, Gus Irfan mengingatkan kepada seluruh peserta seleksi bahwa status sebagai petugas haji membawa konsekuensi dan tanggung jawab besar yang harus dijalankan dengan penuh integritas.
Pemerintah, kata dia, tidak akan ragu menjatuhkan sanksi tegas kepada petugas haji yang terbukti melakukan pelanggaran atau kelalaian dalam menjalankan tugas.
“Jika terjadi pelanggaran atau penyelewengan dalam pelaksanaan tugas, maka harus ada pertanggungjawaban, termasuk sanksi pemulangan ke Tanah Air sebelum operasional haji berakhir,” katanya.
