Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menginstruksikan pemerintah daerah untuk segera memetakan titik rawan bencana, menyusul meningkatnya kejadian banjir dan longsor di berbagai wilayah dalam beberapa pekan terakhir.
Hal itu disampaikan Mendagri setelah menerima instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengoordinasikan langkah antisipasi bencana hidrometeorologi bersama pemerintah daerah.
Tito menegaskan dirinya akan turun langsung ke Cilacap untuk memimpin apel antisipasi bencana hidrometeorologi, sekaligus mengecek kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi cuaca ekstrem.
“Ini instruksi Presiden melalui Mendagri. Kepala daerah harus menginventarisasi potensi titik bencana hidrologis dan menggelar apel kesiagaan dengan seluruh pemangku kepentingan. Besok saya pimpin langsung di Cilacap,” kata Tito di Kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa.
Hal itu diungkapkan Tito saat memimpin rapat koordinasi penanganan bencana bersama Kapusdatin BNPB Abdul Muhari di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa.
Merujuk data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Tito menjelaskan bahwa curah hujan tinggi pada November dan Desember berpotensi memicu banjir, tanah longsor, angin kencang, hingga puting beliung.
Zona dengan risiko tertinggi berada di wilayah selatan Indonesia. Mulai dari Sumatera bagian selatan, Jawa bagian selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), Maluku, hingga Papua.
Mendagri menekankan agar pemerintah daerah, khususnya di Jawa bagian selatan yang memiliki populasi besar, segera memetakan titik-titik rawan longsor dan banjir, sekaligus menyusun skenario mitigasi.
Mitigasi yang dimaksud meliputi penguatan struktur wilayah rawan longsor, perbaikan ruas jalan yang rentan amblas, hingga penanganan sementara untuk mengurangi dampak bencana.
“Belajar dari bencana di Cilacap dan Banjarnegara, setiap kepala daerah harus menginventarisasi titik rawan longsor dan banjir akibat curah hujan tinggi, lalu segera melakukan langkah mitigasi. Termasuk penguatan di wilayah yang rawan longsor,” ujarnya
Ia menambahkan, apabila pemerintah daerah terkendala anggaran dalam menerapkan skenario mitigasi, maka pemerintah daerah dapat menetapkan status darurat bencana. Status ini menjadi dasar bagi BNPB untuk memberikan dukungan anggaran maupun bantuan operasional lainnya, termasuk modifikasi cuaca.
Berdasarkan peta sebaran bencana BNPB sepanjang 2025, tercatat 2.726 kejadian bencana terjadi di Indonesia dan mayoritas di wilayah selatan. Dampaknya, sebanyak 33.984 unit rumah rusak, 623 fasilitas umum terdampak, serta 293 kantor dan jembatan mengalami kerusakan. Sepanjang 2025, bencana hidrometeorologi juga menyebabkan 377 korban meninggal dunia dan 38 orang hilang.
Peristiwa bencana alam terbaru terjadi di Desa Cibeunying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap pada Kamis (13/11), yang menewaskan 10 orang dan menyebabkan 13 warga hilang. Longsor juga melanda Dusun Situkung, Desa Pandanarum, Banjarnegara pada Minggu (16/11), dengan 27 warga dilaporkan hilang.
Sementara itu, Kapusdatin BNPB Abdul Muhari mengatakan, pada dasarnya setiap daerah sudah mengetahui titik rawannya masing-masing.
Menurutnya, tantangan utama adalah mempercepat aksi mitigasi. BNPB siap memberikan bantuan berupa personel, pompa, dan sarana pendukung lainnya, dengan syarat daerah menetapkan status siaga darurat sebagai dasar penyaluran bantuan.
