Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang, Jawa Timur memandang pelaksanaan program makan berigizi gratis bisa menjadi upaya mengatasi permasalahan kemiskinan di Tanah Air.
Anggota DPRD Kota Malang Asmualik di Kota Malang, Rabu, mengatakan pelibatan UMKM tentunya akan membuka peluang lapangan pekerjaan bagi masyarakat di masing-masing daerah, termasuk Kota Malang.
"Program makan bergizi gratis bisa menjadi langkah mengatasi permasalahan kemiskinan, karena akan melibatkan banyak orang," kata Asmualik.
Berdasarkan data Pemerintah Kota Malang, pada 2024 persentase kemiskinan Kota Malang berada di angka 3,91 persen. Kemudian melalui rencana pembangunan daerah (RPD) 2024-2026, angka tersebut ditargetkan bisa turun menjadi 3,66 persen.
Pemerintah daerah disebutnya harus benar-benar melakukan persiapan matang untuk menjalankan program dari pemerintah pusat ini, termasuk memastikan bahwa makanan yang didistribusikan bagi pelajar memiliki kesesuaian nilai gizi.
"Standarnya UMKM harus dilatih sehingga bisa tahu proyeksi kebutuhan pemerintah, jangan sampai pelaku usaha ini tidak mengetahui apa-apa," ujar politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Dia juga berpandang terkait menu di dalam paket program makan bergizi gratis harus memiliki detail jenis setiap menu makanan yang disajikan.
"Ini kan hal baru, ketika dibandingkan jangan sampai tidak dikonsumsi," tuturnya.
Pemerintah Kota (Pemkot) Malang sampai saat ini masih terus mendetilkan skema penganggaran penerapan program makan bergizi gratis bersama DPRD setempat.
Sebab, nantinya anggaran pelaksanaan akan masuk di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni Kota Malang di tahun 2025.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024
Anggota DPRD Kota Malang Asmualik di Kota Malang, Rabu, mengatakan pelibatan UMKM tentunya akan membuka peluang lapangan pekerjaan bagi masyarakat di masing-masing daerah, termasuk Kota Malang.
"Program makan bergizi gratis bisa menjadi langkah mengatasi permasalahan kemiskinan, karena akan melibatkan banyak orang," kata Asmualik.
Berdasarkan data Pemerintah Kota Malang, pada 2024 persentase kemiskinan Kota Malang berada di angka 3,91 persen. Kemudian melalui rencana pembangunan daerah (RPD) 2024-2026, angka tersebut ditargetkan bisa turun menjadi 3,66 persen.
Pemerintah daerah disebutnya harus benar-benar melakukan persiapan matang untuk menjalankan program dari pemerintah pusat ini, termasuk memastikan bahwa makanan yang didistribusikan bagi pelajar memiliki kesesuaian nilai gizi.
"Standarnya UMKM harus dilatih sehingga bisa tahu proyeksi kebutuhan pemerintah, jangan sampai pelaku usaha ini tidak mengetahui apa-apa," ujar politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Dia juga berpandang terkait menu di dalam paket program makan bergizi gratis harus memiliki detail jenis setiap menu makanan yang disajikan.
"Ini kan hal baru, ketika dibandingkan jangan sampai tidak dikonsumsi," tuturnya.
Pemerintah Kota (Pemkot) Malang sampai saat ini masih terus mendetilkan skema penganggaran penerapan program makan bergizi gratis bersama DPRD setempat.
Sebab, nantinya anggaran pelaksanaan akan masuk di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni Kota Malang di tahun 2025.
Editor : Astrid Faidlatul Habibah
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024