Ribuan aktivis dari berbagai elemen di antaranya mahasiswa, dosen, aktivis perempuan dan anak, aktivis peduli demokrasi serta jurnalis yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Menggugat (KIM) Plus Jember melakukan long march dan berunjuk rasa untuk mengawal putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Para aktivis dari berbagai elemen yang sebagian besar mahasiswa itu berkumpul di depan jalan kembar Kampus Universitas Jember (Unej) kemudian berjalan sambil membawa poster tuntutan mereka menuju bundaran DPRD Jember, Jawa Timur, Jumat siang.
"Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Nomor 70/PUU-XXII/2024 itu sudah bersifat final dan mengikat, sehingga sudah seharusnya hal itu ditaati oleh seluruh lembaga penyelenggara negara," kata koordinator aksi Deni Rofiqi di bundaran DPRD Jember.
Ia mengatakan MK dilahirkan atas semangat reformasi dan lembaga yudikatif itu mempunyai fungsi untuk menjaga konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sehingga harus ditaati dan dilaksanakan sejak putusan itu ditetapkan.
"Secara hukum, ada asas lex superior legi inferior yang artinya peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi. MK juga mempunyai fungsi untuk menjaga konstitusi," tuturnya.
Menurutnya KIM Plus Jember akan terus mengawal putusan MK, kemudian mendesak KPU-RI untuk segera merumuskan dan menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Pilkada.
"Kami juga mendesak DPRD Jember untuk menekan DPR RI agar menghentikan segala aktivitas pembahasan revisi UU Pilkada dan mematuhi putusan MK," katanya.
Dalam aksi tersebut, Ketua DPRD Jember sementara Ahmad Halim bersama beberapa anggota dewan turun untuk menemui para pengunjuk rasa di bundaran DPRD setempat.
"Kami akan menampung semua aspirasi yang disampaikan kepada DPRD Jember. Kami berharap aksi unjuk rasa mahasiswa dan berbagai elemen di Jember berlangsung tertib," ujarnya.
Pantauan di lapangan, aksi unjuk rasa tersebut mendapat pengamanan ketat dari aparat kepolisian yang sudah bersiaga, bahkan terlihat Kapolres Jember AKBP Bayu Pratama Gubunagi turun langsung memimpin pengamanan di bundaran DPRD tersebut.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024
Para aktivis dari berbagai elemen yang sebagian besar mahasiswa itu berkumpul di depan jalan kembar Kampus Universitas Jember (Unej) kemudian berjalan sambil membawa poster tuntutan mereka menuju bundaran DPRD Jember, Jawa Timur, Jumat siang.
"Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Nomor 70/PUU-XXII/2024 itu sudah bersifat final dan mengikat, sehingga sudah seharusnya hal itu ditaati oleh seluruh lembaga penyelenggara negara," kata koordinator aksi Deni Rofiqi di bundaran DPRD Jember.
Ia mengatakan MK dilahirkan atas semangat reformasi dan lembaga yudikatif itu mempunyai fungsi untuk menjaga konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sehingga harus ditaati dan dilaksanakan sejak putusan itu ditetapkan.
"Secara hukum, ada asas lex superior legi inferior yang artinya peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi. MK juga mempunyai fungsi untuk menjaga konstitusi," tuturnya.
Menurutnya KIM Plus Jember akan terus mengawal putusan MK, kemudian mendesak KPU-RI untuk segera merumuskan dan menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Pilkada.
"Kami juga mendesak DPRD Jember untuk menekan DPR RI agar menghentikan segala aktivitas pembahasan revisi UU Pilkada dan mematuhi putusan MK," katanya.
Dalam aksi tersebut, Ketua DPRD Jember sementara Ahmad Halim bersama beberapa anggota dewan turun untuk menemui para pengunjuk rasa di bundaran DPRD setempat.
"Kami akan menampung semua aspirasi yang disampaikan kepada DPRD Jember. Kami berharap aksi unjuk rasa mahasiswa dan berbagai elemen di Jember berlangsung tertib," ujarnya.
Pantauan di lapangan, aksi unjuk rasa tersebut mendapat pengamanan ketat dari aparat kepolisian yang sudah bersiaga, bahkan terlihat Kapolres Jember AKBP Bayu Pratama Gubunagi turun langsung memimpin pengamanan di bundaran DPRD tersebut.
Editor : Astrid Faidlatul Habibah
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024