Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Reni Astuti menyarankan pemerintah kota (pemkot) setempat agar membuat peta banjir berbasis digital sebagai solusi mengatasi persoalan.
"Banjir itu sebenarnya bisa dipantau dengan peta digital, bisa dilihat kondisinya seperti apa," kata Reni di Surabaya, Senin.
Reni menyebut perangkat itu memasukkan informasi terkait lama genangan, waktu genangan, dan luas genangan di seluruh wilayah Kota Surabaya.
"Sebelum hujan indikatornya bagaimana dan saat hujan bagaimana, jadi petugas bisa stand by dengan melihat dashboard," ucapnya.
Kemudian, pemkot memuat informasi bersifat real time atau dalam artian memberikan gambaran kondisi terkini setiap lokasi di Kota Surabaya, termasuk titik dan jumlah proyek penanganan banjir yang telah dilaksanakan maupun sedang dibangun oleh pemkot setempat.
"Saya kira bagus kalau Pak Wali menyampaikan peta digital di Surabaya, mana yang sudah tuntas dan mana yang belum," ujarnya.
Peta banjir berbasis digital bisa dijadikan sebagai sarana edukasi bagi masyarakat sehingga meminimalisasi anggapan minimnya upaya Pemkot Surabaya dalam langkah penanganan kejadian.
"Pemkot harus informatif sehingga masyarakat bisa mengetahui persoalan yang dihadapi seperti apa. Jangan sampai masyarakat beranggapan penanganannya kok tidak selesai-selesai," katanya.
Sementara itu, Reni menyadari penyebab banjir yang ada di Surabaya juga dikarenakan adanya air kiriman dari daerah lain.
Oleh karena itu, selain berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait dan Pemerintah Provinsi (Pempro) Jawa Timur, Pemkot Surabaya dimintanya untuk berkomunikasi dengan pemerintah pusat untuk membantu penanganan banjir, khususnya di beberapa wilayah di Surabaya Barat yang berbatasan dengan Kabupaten Gresik.
"Itu yang menjadi PR, kalau banjir itu hubungannya dengan lintas daerah maka harus ada keterlibatan bantuan dari provinsi," tuturnya.
Dia khawatir jika banjir tak tertangani dengan bantuan pihak-pihak terkait maka bisa mengancam keselamatan masyarakat.
"Kalau jalan rusak maupun ketika kondisi jalan tertutup air maka bisa memunculkan potensi kecelakaan. Selain aktivitas masyarakat juga terganggu," ucap dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024
"Banjir itu sebenarnya bisa dipantau dengan peta digital, bisa dilihat kondisinya seperti apa," kata Reni di Surabaya, Senin.
Reni menyebut perangkat itu memasukkan informasi terkait lama genangan, waktu genangan, dan luas genangan di seluruh wilayah Kota Surabaya.
"Sebelum hujan indikatornya bagaimana dan saat hujan bagaimana, jadi petugas bisa stand by dengan melihat dashboard," ucapnya.
Kemudian, pemkot memuat informasi bersifat real time atau dalam artian memberikan gambaran kondisi terkini setiap lokasi di Kota Surabaya, termasuk titik dan jumlah proyek penanganan banjir yang telah dilaksanakan maupun sedang dibangun oleh pemkot setempat.
"Saya kira bagus kalau Pak Wali menyampaikan peta digital di Surabaya, mana yang sudah tuntas dan mana yang belum," ujarnya.
Peta banjir berbasis digital bisa dijadikan sebagai sarana edukasi bagi masyarakat sehingga meminimalisasi anggapan minimnya upaya Pemkot Surabaya dalam langkah penanganan kejadian.
"Pemkot harus informatif sehingga masyarakat bisa mengetahui persoalan yang dihadapi seperti apa. Jangan sampai masyarakat beranggapan penanganannya kok tidak selesai-selesai," katanya.
Sementara itu, Reni menyadari penyebab banjir yang ada di Surabaya juga dikarenakan adanya air kiriman dari daerah lain.
Oleh karena itu, selain berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait dan Pemerintah Provinsi (Pempro) Jawa Timur, Pemkot Surabaya dimintanya untuk berkomunikasi dengan pemerintah pusat untuk membantu penanganan banjir, khususnya di beberapa wilayah di Surabaya Barat yang berbatasan dengan Kabupaten Gresik.
"Itu yang menjadi PR, kalau banjir itu hubungannya dengan lintas daerah maka harus ada keterlibatan bantuan dari provinsi," tuturnya.
Dia khawatir jika banjir tak tertangani dengan bantuan pihak-pihak terkait maka bisa mengancam keselamatan masyarakat.
"Kalau jalan rusak maupun ketika kondisi jalan tertutup air maka bisa memunculkan potensi kecelakaan. Selain aktivitas masyarakat juga terganggu," ucap dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2024