Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Kota Surabaya menyatakan optimalisasi aset pemerintah kota setempat perlu dilakukan untuk membuka lapangan pekerjaan baru.
Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya Aning Rahmawati di Surabaya, Rabu, mengatakan, program padat karya yang telah dilaksanakan dengan memanfaatkan aset-aset Pemkot Surabaya untuk membuka lapangan pekerjaan baru, sudah tepat.
"Optimalisasi aset tersebut memiliki nilai tambah," kata Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Menurut dia, jika bisa terlaksana dengan baik, maka bisa menurunkan tingkat pengangguran terbuka di Surabaya yang hingga saat ini masih di angka 7,62 persen.
Aning mengatakan, anggaran untuk Pemberdayaan UMKM pada APBD Surabaya 2023 telah dialokasikan sebesar Rp3 triliun. Dia berharap anggaran itu bisa terserap dengan baik dan programnya tepat sasaran.
Baca juga: Pimpinan DPRD: Pencantuman Aksara Jawa dimulai di Balai Kota Surabaya
ia menyampaikan bahwa pembukaan lapangan kerja baru bisa berdampak pada upaya pengentasan kemiskinan.
Untuk itu, kata dia, APBD Surabaya harus menurunkan angka kemiskinan yang saat awal tahun masih sebesar 5,23 persen atau sejumlah 152.489 jiwa.
"Program-program jaring pengaman sosial harus terus dipertahankan. Misalnya program perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu) yang dihuni oleh keluarga miskin," katanya.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, salah satu strategi yang digunakan untuk mengentas kemiskinan di Surabaya adalah program padat karya yang tersebar di berbagai penjuru kota.
Berdasarkan data yang dimiliki Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, awal tahun 2022 jumlah warga miskin di Surabaya mencapai 1,3 juta jiwa. Kemudian pada akhir tahun 2022, jumlah warga miskin turun drastis menjadi 219.427 jiwa atau 75.069 KK. Selanjutnya, hingga bulan Juni 2023, data keluarga miskin di Surabaya tersisa 172.129 jiwa atau 58.835 KK.
"Di tahun 2023 ini, keluarga miskin ini saya minta sudah kerja semuanya dengan model padat karya dan intervensi lainnya, sehingga setiap anggaran yang kita keluarkan benar-benar tepat sasaran dan bisa menyejahterakan warga Surabaya," katanya.
Sejak tahun lalu, Pemkot Surabaya terus bergerak menggalakkan padat karya. Hingga saat ini sudah ada 34 rumah padat karya yang terletak di 14 kecamatan. Bentuk Rumah padat karya itu bermacam-macam di setiap wilayah, ada yang berbentuk kafe, sentra menjahit, laundry, cuci kendaraan, perbaikan Rutilahu (Rumah Tidak Layak Huni), budi daya pertanian dan peternakan, rumah maggot hingga pembuatan paving. Bahkan, saat ini sudah ada puluhan jenis intervensi yang diberikan kepada keluarga miskin di Surabaya.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2023
Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya Aning Rahmawati di Surabaya, Rabu, mengatakan, program padat karya yang telah dilaksanakan dengan memanfaatkan aset-aset Pemkot Surabaya untuk membuka lapangan pekerjaan baru, sudah tepat.
"Optimalisasi aset tersebut memiliki nilai tambah," kata Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Menurut dia, jika bisa terlaksana dengan baik, maka bisa menurunkan tingkat pengangguran terbuka di Surabaya yang hingga saat ini masih di angka 7,62 persen.
Aning mengatakan, anggaran untuk Pemberdayaan UMKM pada APBD Surabaya 2023 telah dialokasikan sebesar Rp3 triliun. Dia berharap anggaran itu bisa terserap dengan baik dan programnya tepat sasaran.
Baca juga: Pimpinan DPRD: Pencantuman Aksara Jawa dimulai di Balai Kota Surabaya
ia menyampaikan bahwa pembukaan lapangan kerja baru bisa berdampak pada upaya pengentasan kemiskinan.
Untuk itu, kata dia, APBD Surabaya harus menurunkan angka kemiskinan yang saat awal tahun masih sebesar 5,23 persen atau sejumlah 152.489 jiwa.
"Program-program jaring pengaman sosial harus terus dipertahankan. Misalnya program perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu) yang dihuni oleh keluarga miskin," katanya.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, salah satu strategi yang digunakan untuk mengentas kemiskinan di Surabaya adalah program padat karya yang tersebar di berbagai penjuru kota.
Berdasarkan data yang dimiliki Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, awal tahun 2022 jumlah warga miskin di Surabaya mencapai 1,3 juta jiwa. Kemudian pada akhir tahun 2022, jumlah warga miskin turun drastis menjadi 219.427 jiwa atau 75.069 KK. Selanjutnya, hingga bulan Juni 2023, data keluarga miskin di Surabaya tersisa 172.129 jiwa atau 58.835 KK.
"Di tahun 2023 ini, keluarga miskin ini saya minta sudah kerja semuanya dengan model padat karya dan intervensi lainnya, sehingga setiap anggaran yang kita keluarkan benar-benar tepat sasaran dan bisa menyejahterakan warga Surabaya," katanya.
Sejak tahun lalu, Pemkot Surabaya terus bergerak menggalakkan padat karya. Hingga saat ini sudah ada 34 rumah padat karya yang terletak di 14 kecamatan. Bentuk Rumah padat karya itu bermacam-macam di setiap wilayah, ada yang berbentuk kafe, sentra menjahit, laundry, cuci kendaraan, perbaikan Rutilahu (Rumah Tidak Layak Huni), budi daya pertanian dan peternakan, rumah maggot hingga pembuatan paving. Bahkan, saat ini sudah ada puluhan jenis intervensi yang diberikan kepada keluarga miskin di Surabaya.
Editor : Taufik
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2023