Pemerintah Kabupaten Madiun, Jawa Timur, mencanangkan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) tahun 2023 untuk mewujudkan pemerintahan bersih dan transparan.
Bupati Madiun Ahmad Dawami di Madiun, Rabu, mengatakan pencanangan zona integritas merupakan momentum tepat untuk berkomitmen mewujudkan Kabupaten Madiun berintegritas, bebas korupsi, dan melayani dengan baik.
"Harapannya apa yang tertuang dalam pakta integritas itu menjadi panduan yang terus dilakukan setiap OPD. Hal yang kita bangun adalah sistemnya dan 'mindset' individunya," ujar Bupati.
Dalam kegiatan penguatan nilai-nilai zona integritas sesuai Instruksi Bupati Madiun Nomor 3 Tahun 2023 dan penandatanganan pakta integritas, ia menjelaskan komitmen zona integritas sangat berpengaruh dalam menyelesaikan permasalahan dan mengangkat potensi daerah setempat.
"Zona Integritas (ZI) itu 'send and deliver'. Seluruh anggaran yang ada itu targetnya adalah menyelesaikan seluruh permasalahan, bisa mengangkat potensi yang ada di Kabupaten Madiun sesuai esensi tujuan yang ada," katanya.
Sementara itu, Plt Inspektur Kabupaten Madiun Joko Lelono menambahkan untuk mewujudkan zona integritas perlu keterlibatan seluruh pihak.
"Zona integritas adalah sesuatu yang harus diupayakan bersama. Karenanya, kita hadirkan seluruh OPD, puskesmas, dan kepala desa untuk berkomitmen bersama menyukseskan zona integritas di Kabupaten Madiun," kata Joko.
Ada tiga OPD yang diajukan untuk mendapatkan predikat WBK tahun 2023, yaitu Puskesmas Gantrung, Puskesmas Sumbersari, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
Selain Bupati, kegiatan penguatan nilai-nilai zona integritas ini menghadirkan narasumber Kepala Bagian Reformasi Birokrasi Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Timur Rachmad Wahyu Kurniawan.
Kegiatan dilanjutkan dengan Pembacaan Deklarasi Zona Integrasi dan Penandatanganan Pakta Integritas oleh Bupati Madiun Ahmad Dawami didampingi Wakil Bupati Madiun Hari Wuryanto bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun Tontro Pahlawanto dan para ASN setempat.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2023
Bupati Madiun Ahmad Dawami di Madiun, Rabu, mengatakan pencanangan zona integritas merupakan momentum tepat untuk berkomitmen mewujudkan Kabupaten Madiun berintegritas, bebas korupsi, dan melayani dengan baik.
"Harapannya apa yang tertuang dalam pakta integritas itu menjadi panduan yang terus dilakukan setiap OPD. Hal yang kita bangun adalah sistemnya dan 'mindset' individunya," ujar Bupati.
Dalam kegiatan penguatan nilai-nilai zona integritas sesuai Instruksi Bupati Madiun Nomor 3 Tahun 2023 dan penandatanganan pakta integritas, ia menjelaskan komitmen zona integritas sangat berpengaruh dalam menyelesaikan permasalahan dan mengangkat potensi daerah setempat.
"Zona Integritas (ZI) itu 'send and deliver'. Seluruh anggaran yang ada itu targetnya adalah menyelesaikan seluruh permasalahan, bisa mengangkat potensi yang ada di Kabupaten Madiun sesuai esensi tujuan yang ada," katanya.
Sementara itu, Plt Inspektur Kabupaten Madiun Joko Lelono menambahkan untuk mewujudkan zona integritas perlu keterlibatan seluruh pihak.
"Zona integritas adalah sesuatu yang harus diupayakan bersama. Karenanya, kita hadirkan seluruh OPD, puskesmas, dan kepala desa untuk berkomitmen bersama menyukseskan zona integritas di Kabupaten Madiun," kata Joko.
Ada tiga OPD yang diajukan untuk mendapatkan predikat WBK tahun 2023, yaitu Puskesmas Gantrung, Puskesmas Sumbersari, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
Selain Bupati, kegiatan penguatan nilai-nilai zona integritas ini menghadirkan narasumber Kepala Bagian Reformasi Birokrasi Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Timur Rachmad Wahyu Kurniawan.
Kegiatan dilanjutkan dengan Pembacaan Deklarasi Zona Integrasi dan Penandatanganan Pakta Integritas oleh Bupati Madiun Ahmad Dawami didampingi Wakil Bupati Madiun Hari Wuryanto bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun Tontro Pahlawanto dan para ASN setempat.
Editor : Abdullah Rifai
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2023