Pemkab Madiun terus mempercepat pengentasan kemiskinan

Madiun (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Madiun, Jawa Timur terus berupaya melakukan percepatan pengentasan kemiskinan di wilayah setempat guna meningkatkan indeks pembangunan manusia sebagai penentu kualitas dan kesejahteraan hidup masyarakat.

Wakil Bupati Madiun Purnomo Hadi sebagai Ketua Tim Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Madiun menekankan pentingnya pengentasan kemiskinan yang membawa efek-efek sosial luar biasa.

"Kejahatan bisa timbul dari sebuah kebodohan, kebodohan itu pun bisa timbul dari sebuah awal kemiskinan. Jadi, kemiskinan ini banyak sekali menyebabkan efek samping yang negatif. Sehingga kemiskinan harus kita selesaikan bersama-sama tanpa memandang dari mana," ujarnya di Madiun, Selasa.

Data BPS Kabupaten Madiun mencatat jumlah penduduk miskin di Kabupaten Madiun per Maret 2025 sekitar 71.590 orang atau sebesar 10,4 persen dari total penduduk setempat.

Jumlah itu mengalami penurunan dibanding jumlah penduduk miskin Maret 2024 sekitar 73.150 orang atau 10,63 persen. Artinya dalam setahun terdapat penurunan jumlah penduduk miskin sebanyak 1.560 orang atau sebesar 0,23 persen.

"Dengan berbagai upaya, persentase penduduk miskin Kabupaten Madiun mengalami penurunan dari 10,63 persen di Maret 2024 menjadi 10,40 persen pada Maret 2025," kata dia.

Sementara, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Madiun tahun 2025 mencapai 75,47, meningkat 0,66 poin (0,89 persen) dibandingkan tahun sebelumnya (74,81).

Wakil Bupati menyebut, terdapat sejumlah aksi yang dilakukan Pemkab Madiun untuk mengentaskan kemiskinan tersebut.

Aksi dimaksid, di antaranya melalui program dukungan pemerintah pusat seperti pemberian bantuan sosial program keluarga harapan (PKH), bantuan langsung tunai (BLT), bantuan pangan, BLT dana cukai, hingga renovasi rumah tidak layah huni.

Pemkab Madiun melalui Tim Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Madiun terus berupaya untuk menurunkan jumlah warga miskin di wilayah setempat.

Selain bantuan dari pusat, upaya pengentasan kemiskinan oleh Pemkab Madiun juga dilakukan melalui program pelatihan kerja, kegiatan bursa kerja, peningkatan investasi daerah untuk membuka lapangan kerja, serta pemberdayaan UMKM.