Pemkab Bangkalan minta ke pusat percepat bangun gedung Sekolah Rakyat

Bangkalan (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan, Jawa Timur (Jatim), meminta pemerintah pusat mempercepat pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat di wilayah itu, menyusul banyaknya siswa dari kalangan keluarga miskin dan kurang mampu yang berminat belajar di lembaga tersebut.

Bupati Bangkalan Lukman Hakim mengatakan pemkab telah menyediakan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat tersebut, yakni di Desa Katol Barat, Kecamatan Geger, Bangkalan.

"Pemilihan lokasi tersebut sangat strategis karena berada di wilayah kantong kemiskinan di Kabupaten Bangkalan, sehingga diharapkan dapat memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat," katanya di Bangkalan, Jumat.

Ia menjelaskan pada awalnya lahan yang disediakan untuk pembangunan Sekolah Rakyat masih dalam proses pembebasan. Namun kini sudah selesai, sehingga bisa segera dibangun.

Lukman menuturkan sementara ini pelaksanaan Sekolah Rakyat masih menggunakan fasilitas sementara dengan memanfaatkan Balai Diklat, karena belum tersedianya gedung permanen.

"Tapi antusias masyarakat sangat tinggi," katanya.

Buktinya, lanjut bupati, jumlah pendaftar di Sekolah Rakyat kini cukup besar, bahkan mencapai lebih dari 600 calon peserta didik.

"Tapi, karena ruang, membuat tidak semua dapat tertampung. Karena itu kami berharap pembangunan gedung permanen dapat segera terealisasi agar lebih banyak masyarakat yang bisa mengakses pendidikan melalui Sekolah Rakyat ini," katanya.

Bupati Lukman Hakim menuturkan telah melaporkan kesiapan lahan tersebut ke Kementerian Sosial (Kemensos) RI.

Sementara itu program Sekolah Rakyat tersebut merupakan bagian dari strategi nasional dalam pengentasan kemiskinan, sejalan dengan amanat konstitusi bahwa fakir miskin dan anak terlantar harus dipelihara oleh negara.

Sekolah Rakyat menjadi salah satu instrumen penting dalam mencegah transmisi kemiskinan antar generasi melalui peningkatan akses pendidikan. Program ini juga terintegrasi dengan kebijakan perlindungan sosial, rehabilitasi, serta pemberdayaan masyarakat berbasis data terpadu.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.