Komisi D DPRD Kota Surabaya menyoroti alokasi anggaran padat karya dan UMKM dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2023 yang dinilai masih kecil jika dibandingkan belanja barang dan jasa.
"Sebagian besar atau hampir 50 persen belanja APBD tahun 2023 untuk barang dan jasa," kata anggota Komisi D Bidang Pendidikan dan Sosial DPRD Surabaya Juliana Evawati di Surabaya, Kamis.
Menurut dia, dalam Nota Keuangan RAPBD Surabaya tahun 2023 menyebut alokasi belanja barang dan jasa sebesar Rp5 triliun, sedangkan total belanja daerah Kota Surabaya sebesar Rp11 triliun.
"Kami meminta supaya ditinjau lagi. Supaya ada alokasi anggaran yang khusus dan lebih untuk program padat karya dan UMKM, mengingat Pendapatan Asli Daerah (PAD) pemkot masih fokus pada pajak," kata dia.
Lebih lanjut, legislator muda yang akrab disapa Jeje itu mengatakan seharusnya alokasi belanja daerah Kota Surabaya lebih difokuskan pada usaha padat karya dan UMKM, di tengah pemulihan ekonomi.
Dengan pemberdayaan usaha padat karya dan UMKM melalui sentuhan APBD 2023, lanjut dia, bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di Surabaya.
Jeje yang juga Ketua Fraksi PAN-PPP DPRD Surabaya ini akan terus mencermati proses penyusunan RAPBD Surabaya tahun 2023.
"Kami akan mengoreksi pos-pos anggaran yang tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat. Sebaliknya pos-pos anggaran untuk kebutuhan masyarakat kami dukung, karena keluaran dan pemasukan nanti untuk masyarakat," ujar dia.
Sedangkan belanja pembiayaan yang tidak terlalu dibutuhkan masyarakat, Jeje meminta supaya Pemkot Surabaya mengkaji ulang.
"Proses pembahasan RAPBD 2023 ini juga jangan tergesa-gesa, karena setiap fraksi belum membahas secara detil di alat kelengkapan dewan," kata dia.
Pembahasan yang terburu--buru ini, menurut jeje, dikhawatirkan menghasilkan RAPBD 2023 yang nantinya disahkan tidak maksimal. "Kami akan memaksimalkan kinerja dalam proses pembahasan tersebut," kata Jeje.
Wakil Wali Kota Surabaya Armuji sebelumnya mengatakan proyeksi APBD Kota Surabaya pada tahun 2023 mengalami peningkatan dari APBD sebelumnya sebesar Rp10,6 triliun menjadi Rp11,2 triliun.
Cak Ji panggilan lekatnya mengatakan fokus perhatian utama dari APBD 2023, di antaranya pendidikan, kesehatan dan pemulihan ekonomi kerakyatan.
Untuk anggaran pendidikan dan kesehatan tahun 2023, lanjut dia, direncanakan masing-masing lebih dari 23 persen. Anggaran tersebut, di antaranya digunakan untuk beasiswa dan jaminan kesehatan semesta bagi warga Surabaya.
Cak Ji menambahkan penguatan sektor UMKM juga menjadi perhatian Pemerintah Kota Surabaya melalui membuka akses permodalan pinjaman lunak dan kemitraan hingga pembinaan serta pendampingan UMKM.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2022
"Sebagian besar atau hampir 50 persen belanja APBD tahun 2023 untuk barang dan jasa," kata anggota Komisi D Bidang Pendidikan dan Sosial DPRD Surabaya Juliana Evawati di Surabaya, Kamis.
Menurut dia, dalam Nota Keuangan RAPBD Surabaya tahun 2023 menyebut alokasi belanja barang dan jasa sebesar Rp5 triliun, sedangkan total belanja daerah Kota Surabaya sebesar Rp11 triliun.
"Kami meminta supaya ditinjau lagi. Supaya ada alokasi anggaran yang khusus dan lebih untuk program padat karya dan UMKM, mengingat Pendapatan Asli Daerah (PAD) pemkot masih fokus pada pajak," kata dia.
Lebih lanjut, legislator muda yang akrab disapa Jeje itu mengatakan seharusnya alokasi belanja daerah Kota Surabaya lebih difokuskan pada usaha padat karya dan UMKM, di tengah pemulihan ekonomi.
Dengan pemberdayaan usaha padat karya dan UMKM melalui sentuhan APBD 2023, lanjut dia, bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di Surabaya.
Jeje yang juga Ketua Fraksi PAN-PPP DPRD Surabaya ini akan terus mencermati proses penyusunan RAPBD Surabaya tahun 2023.
"Kami akan mengoreksi pos-pos anggaran yang tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat. Sebaliknya pos-pos anggaran untuk kebutuhan masyarakat kami dukung, karena keluaran dan pemasukan nanti untuk masyarakat," ujar dia.
Sedangkan belanja pembiayaan yang tidak terlalu dibutuhkan masyarakat, Jeje meminta supaya Pemkot Surabaya mengkaji ulang.
"Proses pembahasan RAPBD 2023 ini juga jangan tergesa-gesa, karena setiap fraksi belum membahas secara detil di alat kelengkapan dewan," kata dia.
Pembahasan yang terburu--buru ini, menurut jeje, dikhawatirkan menghasilkan RAPBD 2023 yang nantinya disahkan tidak maksimal. "Kami akan memaksimalkan kinerja dalam proses pembahasan tersebut," kata Jeje.
Wakil Wali Kota Surabaya Armuji sebelumnya mengatakan proyeksi APBD Kota Surabaya pada tahun 2023 mengalami peningkatan dari APBD sebelumnya sebesar Rp10,6 triliun menjadi Rp11,2 triliun.
Cak Ji panggilan lekatnya mengatakan fokus perhatian utama dari APBD 2023, di antaranya pendidikan, kesehatan dan pemulihan ekonomi kerakyatan.
Untuk anggaran pendidikan dan kesehatan tahun 2023, lanjut dia, direncanakan masing-masing lebih dari 23 persen. Anggaran tersebut, di antaranya digunakan untuk beasiswa dan jaminan kesehatan semesta bagi warga Surabaya.
Cak Ji menambahkan penguatan sektor UMKM juga menjadi perhatian Pemerintah Kota Surabaya melalui membuka akses permodalan pinjaman lunak dan kemitraan hingga pembinaan serta pendampingan UMKM.
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2022