Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jawa Timur telah membentuk tim pendamping keluarga sebagai strategi membantu penurunan angka stunting atau kekerdilan di wilayah setempat.
"Strategi di lapangan, tim pendamping keluarga sudah dibentuk lebih dari 93 ribu, yang terdiri dari unsur bidan, kader PKK dan kader KB," ujar Kepala Perwakilan BKKBN Jatim Maria Ernawati di Surabaya, Selasa.
Berdasarkan data BKKBN, Kementerian Kesehatan baru saja mengumumkan Hasil Studi Status Gizi Balita Indonesia (SSGI) 2021, yakni angka stunting secara nasional menunjukkan perbaikan dengan turunnya tren sebesar 3,3 persen dari 27,7 persen tahun 2019 menjadi 24,4 persen 2021.
Di Jatim juga mengalami tren yang sama dengan penurunan sebesar 3,35 persen dari 26,86 persen pada tahun 2019 menjadi 23,5 persen pada tahun 2021.
Diharapkan pencapaian target penurunan stunting di provinsi setempat sesuai target nasional ke angka 14 persen pada tahun 2024.
Penurunan angka stunting, kata dia, juga sebagai upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang diakuinya sampai saat ini masih menjadi pekerjaan rumah.
Selain itu, ia menjelaskan permasalahan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) turut menjadi perhatian.
Sesuai data Dinas Kesehatan Jatim, sejak pandemi COVID-19, AKI di Jatim terjadi peningkatan, pada tahun 2020 tercatat 565 kasus atau meningkat dibandingkan tahun 2019 sebanyak 529 kasus.
Sedangkan, AKB menunjukkan tren menurun tahun 2018 sebanyak 4.028 kasus, tahun 2019 sebanyak 3.864, dan tahun 2020 sebanyak 3.611 kasus.
Menurut Maria, terbentuknya tim dan kolaborasi yang dilakukan bisa mendampingi keluarga di seluruh desa di Jatim sehingga tujuan utama tercapai.
"Tren yang semakin menurun ini membuat kami optimistis 2024 akan terwujud, terutama penurunan angka stunting," ucap dia.
Sebelumnya, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa berharap perwakilan BKKBN provinsi setempat mampu menurunkan angka kekerdilan untuk mewujudkan keluarga berkualitas.
BKKBN, lanjut Khofifah, bersama Tim Penggerak PKK Jatim diharapkan dapat memberikan kontribusi lebih signifikan dalam mempercepat peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM).
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2022
"Strategi di lapangan, tim pendamping keluarga sudah dibentuk lebih dari 93 ribu, yang terdiri dari unsur bidan, kader PKK dan kader KB," ujar Kepala Perwakilan BKKBN Jatim Maria Ernawati di Surabaya, Selasa.
Berdasarkan data BKKBN, Kementerian Kesehatan baru saja mengumumkan Hasil Studi Status Gizi Balita Indonesia (SSGI) 2021, yakni angka stunting secara nasional menunjukkan perbaikan dengan turunnya tren sebesar 3,3 persen dari 27,7 persen tahun 2019 menjadi 24,4 persen 2021.
Di Jatim juga mengalami tren yang sama dengan penurunan sebesar 3,35 persen dari 26,86 persen pada tahun 2019 menjadi 23,5 persen pada tahun 2021.
Diharapkan pencapaian target penurunan stunting di provinsi setempat sesuai target nasional ke angka 14 persen pada tahun 2024.
Penurunan angka stunting, kata dia, juga sebagai upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang diakuinya sampai saat ini masih menjadi pekerjaan rumah.
Selain itu, ia menjelaskan permasalahan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) turut menjadi perhatian.
Sesuai data Dinas Kesehatan Jatim, sejak pandemi COVID-19, AKI di Jatim terjadi peningkatan, pada tahun 2020 tercatat 565 kasus atau meningkat dibandingkan tahun 2019 sebanyak 529 kasus.
Sedangkan, AKB menunjukkan tren menurun tahun 2018 sebanyak 4.028 kasus, tahun 2019 sebanyak 3.864, dan tahun 2020 sebanyak 3.611 kasus.
Menurut Maria, terbentuknya tim dan kolaborasi yang dilakukan bisa mendampingi keluarga di seluruh desa di Jatim sehingga tujuan utama tercapai.
"Tren yang semakin menurun ini membuat kami optimistis 2024 akan terwujud, terutama penurunan angka stunting," ucap dia.
Sebelumnya, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa berharap perwakilan BKKBN provinsi setempat mampu menurunkan angka kekerdilan untuk mewujudkan keluarga berkualitas.
BKKBN, lanjut Khofifah, bersama Tim Penggerak PKK Jatim diharapkan dapat memberikan kontribusi lebih signifikan dalam mempercepat peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM).
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2022