Sejumlah komisi di DPRD Jember menyampaikan bahwa serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2021 di beberapa organisasi perangkat daerah masih rendah, tidak sampai 50 persen.
"Hampir semua OPD mitra kerja Komisi A serapan anggarannya masih di bawah 50 persen," kata Ketua Komisi A DPRD Jember Tabroni usai rapat dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di DPRD Jember, Jawa Timur, Rabu.
Semua komisi yakni Komisi A, Komisi B, Komisi C, dan Komisi D melakukan rapat kerja dengan OPD mitra kerja komisi masing-masing terkait pembahasan Raperda Perubahan APBD Jember tahun anggaran 2021 pada 11-13 September 2021.
Menurutnya, ada situasi yang menyebabkan serapan APBD Jember rendah karena penetapan APBD tahun 2021 baru disahkan pada April 2021, sehingga banyak kendala yang dihadapi perangkat daerah dalam melaksanakan program kerjanya.
"Saya pesimis kalau serapan APBD 2021 bisa mencapai 100 persen pada akhir tahun karena saat ini tersisa dua bulan aktif untuk merealisasikan semua program kerja masing-masing OPD," tuturnya.
Ia menjelaskan kondisi serapan APBD Jember tahun anggaran 2021 yang masih rendah dapat dijadikan evaluasi bagi Pemkab Jember untuk memperbaiki kinerjanya pada APBD tahun 2022.
"Kami berharap penyerahan nota pengantar untuk membahas APBD 2022 tepat waktu dan tidak terlambat lagi agar tahapannya dapat berjalan normal, sehingga bisa dibahas pada November 2021 dan pada Januari 2022 bisa langsung melaksanakan kegiatan," katanya.
Rendahnya serapan APBD di beberapa OPD juga diakui oleh Ketua Komisi B DPRD Jember Siswono yang menyampaikan mitra kerja OPD di komisinya juga masih berjalan stagnan.
"Serapan anggaran beberapa OPD masih berkisar 38 hingga 40 persen karena alasan sistem dan mutasi, sehingga pejabat atau pegawai yang dipindah harus menyesuaikan lagi," ujarnya.
Kendati demikian, ia berharap masing-masing OPD bekerja maksimal dalam menyerap anggaran terutama untuk kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Sementara dikonfirmasi terpisah, Bupati Jember Hendy Siswanto optimistis serapan APBD bisa mencapai 90 persen pada akhir tahun 2021, sehingga minta semua OPD menggenjot program kerjanya.
"Semua OPD sudah membuat surat pernyataan kesanggupan untuk segera melaksanakan kegiatan dan merealisasikan anggaran di atas 90 persen," katanya.
Ia mengatakan serapan APBD 2021 harus digenjot karena efektif tahun anggaran berjalan tersisa dua bulan, sehingga pihaknya akan meningkatkan pengawasan dalam realisasi program kerja di masing-masing OPD.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2021
"Hampir semua OPD mitra kerja Komisi A serapan anggarannya masih di bawah 50 persen," kata Ketua Komisi A DPRD Jember Tabroni usai rapat dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di DPRD Jember, Jawa Timur, Rabu.
Semua komisi yakni Komisi A, Komisi B, Komisi C, dan Komisi D melakukan rapat kerja dengan OPD mitra kerja komisi masing-masing terkait pembahasan Raperda Perubahan APBD Jember tahun anggaran 2021 pada 11-13 September 2021.
Menurutnya, ada situasi yang menyebabkan serapan APBD Jember rendah karena penetapan APBD tahun 2021 baru disahkan pada April 2021, sehingga banyak kendala yang dihadapi perangkat daerah dalam melaksanakan program kerjanya.
"Saya pesimis kalau serapan APBD 2021 bisa mencapai 100 persen pada akhir tahun karena saat ini tersisa dua bulan aktif untuk merealisasikan semua program kerja masing-masing OPD," tuturnya.
Ia menjelaskan kondisi serapan APBD Jember tahun anggaran 2021 yang masih rendah dapat dijadikan evaluasi bagi Pemkab Jember untuk memperbaiki kinerjanya pada APBD tahun 2022.
"Kami berharap penyerahan nota pengantar untuk membahas APBD 2022 tepat waktu dan tidak terlambat lagi agar tahapannya dapat berjalan normal, sehingga bisa dibahas pada November 2021 dan pada Januari 2022 bisa langsung melaksanakan kegiatan," katanya.
Rendahnya serapan APBD di beberapa OPD juga diakui oleh Ketua Komisi B DPRD Jember Siswono yang menyampaikan mitra kerja OPD di komisinya juga masih berjalan stagnan.
"Serapan anggaran beberapa OPD masih berkisar 38 hingga 40 persen karena alasan sistem dan mutasi, sehingga pejabat atau pegawai yang dipindah harus menyesuaikan lagi," ujarnya.
Kendati demikian, ia berharap masing-masing OPD bekerja maksimal dalam menyerap anggaran terutama untuk kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Sementara dikonfirmasi terpisah, Bupati Jember Hendy Siswanto optimistis serapan APBD bisa mencapai 90 persen pada akhir tahun 2021, sehingga minta semua OPD menggenjot program kerjanya.
"Semua OPD sudah membuat surat pernyataan kesanggupan untuk segera melaksanakan kegiatan dan merealisasikan anggaran di atas 90 persen," katanya.
Ia mengatakan serapan APBD 2021 harus digenjot karena efektif tahun anggaran berjalan tersisa dua bulan, sehingga pihaknya akan meningkatkan pengawasan dalam realisasi program kerja di masing-masing OPD.
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2021